Home Hukum & Kriminal

Baso Mukhtar dan Kristoferus Lagarinda Dituntut 4 Tahun

DI PESAKITAN - Terdakwa Abdul Rifai Bagenda (Lurah Bahoue), Terhar Lawandi ini( Kabag Adpum), Guslan Tomboelu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , Syarifuddin H.Madjid (Ketua DPRD Morut ) dan Baso Muchtar serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cristoferus Lagarinda, saat mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Senin (15/2). (Foto: MAL/ Ikram)
  • Rekanan dan PPK yang Terjerat Korupsi Perencanaan Kantor DPRD Morut

Palu, Metrosulawesi.id – Terdakwa Baso Mukhtar selaku Direktur CV. Aditya Cipta Mediajasa (ACM) dan Kristoferus Lagarinda sebagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi perencanaan pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) tahun 2015, dituntut pidana penjara selama empat tahun.

Tuntutan pidana itu dibacakan jaksa Irma Toampo SH, dalam sidang lanjutan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Selasa 4 Mey 2021.  Selain pidana badan, kedua terdakwa ini juga dituntut agar membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Bahkan dalam sidang tuntutan yang dipimpin ketua majelis hakim Muhammad Djamir SH, MH, kedua terdakwa juga dituntut  membayar uang pengganti Rp64.9 juta.

“Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara dua tahun,” sebut Jaksa Irma Toampo.

Tuntutan itu dilayangkan, karena dalam perkara tersebut perbuatan keduanya menurut JPU telah terbukti secara sah dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama  sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

“Hal yang memberatkan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang JPU.

Usai, mendengar tuntutan JPU, kedua terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi (pembelaan). Untuk sidang pembelaan diagendakan pekan berikutnya. 

“Sidang ditunda Selasa 11 Mei 2021 dengan agenda pledoi terdakwa,” tutup Ketua Majelis Hakim, Dr Muhammad Djamir didampingi anggota Hendrianus Indriyanto dan Bonifasius N Arybowo.

Berdasarkan uraian dalam dakwaan JPU, 2015 Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengadakan kegiatan perencanaan pembangunan Kantor DPRD Morut. Pada pelelangan kegiatan tersebut, CV ACM dengan Direktur Baso Mukhtar dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian CV ACM menyerahkan hasil perencanaan Kantor DPRD Morut pada PPK, Kristoferus. Namun dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan surat kontrak perjanjian, sehingga negara mengalami kerugian sekira Rp260 juta.

“Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti, karena mereka yang menikmati (hasil korupsi). Uang pengganti Rp64.9 juta untuk terdakwa Baso Mukhtar) itu, karena telah dipotong dengan yang dikembalikan,” ujar Kaharuddin Kasim dan Irma Toampo usai sidang.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas