Home Hukum & Kriminal

Sudah Lima Kapolda, MIT Belum Tertumpas

Muhaimin Yunus Hadi. (Foto: Metrosulawesi/ Elwin Kandabu)
  • Polri Diminta Serahkan Penumpasannya ke TNI

Palu, Metrosulawesi.id – Waktu dua bulan yang diberikan kepada kepolisian untuk menumpas teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) disambut pesimis oleh Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhaimin Yunus Hadi. Sikap itu diutarakannya bukan tanpa alasan, karena sudah 20 tahun kepolisian menangangani masalah tersebut tidak juga berakhir.

Sikap pesimis Muhaimin itu makin memuncak pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan tertutup beberapa waktu lalu. Menurutnya, Polri sudah tidak layak memimpin operasi penumpasan teroris di Poso. Sudah waktunya Polri menyerahkan komando operasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Saat RDP tertutup Kapolda hanya bicara soal mempersempit ruang gerak MIT. Dari dulu juga begitu, sudah lima Kapolda bahkan ada yang jadi Kapolri, MIT masih saja menebar teror di Poso. Kenapa bisa begitu, karena kemampuan Polri tidak sama dengan TNI. Apalagi MIT menerapkan gaya gerilya, sementara yang punya anti gerilya itu hanya TNI, bukan Polri. Demi kemaslahatan bersama, saya minta Polri menyerahkan komando penumpasan MIT kepada TNI,” tegas Muhaimin.

Politisi asal Poso memprediksi, selama masih Polri yang memegang kendali operasi penumpasan MIT, waktu dua bulan yang diberikan yakinlah MIT tidak akan tertangkap.

“Sudah terbukti Polri tidak mampu, jadi serahkanlah ke TNI. Pegang kata-kata saya, dua bulan itu MIT tidak selesai kalau masih Polri yang pegang komando,” kata Muhaimin.

Karena itu Muhaimin mengharapkan, dua bulan waktu tersisa serahkan saja ke TNI. Apalagi semua sudah bersepakat bahwa aksi teror di Poso bukan lagi konflik agama, melainkan murni terorisme dimana bukan hanya agama tertentu menjadi korban, tetapi Kristen, Hindu dan Islam menjadi korban MIT.

“Karena ini aksi terorisme, sudah menjadi tanggung jawab TNI menumpasnya, sebab ini bukan hanya persoalan daerah melainkan ancaman terhadap negara. Tugas melindungi negara itu TNI, lagi pula TNI punya kemampun dalam menghadapi aksi gerilya MIT,” tandasnya.

Muhaimin tidak ingin kasus Poso menjadi poryek saja. Sebab, Poso saat ini perlu penanganan menyeluruh, tidak bisa lagi membiarkan orang-orang terindikasi berafiliasi ke MIT. Kalau mendapatkan bukti, langsung panggil dan periksa.

“Selama ini hanya disebut-sebut saja ada yang simpatik ke MIT, tetapi tidak pernah memanggil dan memeriksanya. Padahal UU memberikan kewenangan untuk memanggil dan memeriksa, tapi kenyataan di lapangan pihak-pihak yang diindikasikan itu tidak pernah dipanggil. Saya tidak ingin Poso ini menjadi proyek,” ujarnya.

Sebelumnya, hasil RDP dengan DPRD Sulteng, Satgas Madago Raya diberi waktu dua bulan untuk menumpas DPO MIT di Poso.

Kapolda Sulteng sekaligus Kasatgas Madago Raya, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan tenggat atau batas waktu dua bulan tersebut agar permasalahan utama masyarakat Kabupaten Poso saat ini yakni segi keamanan, bisa teratasi.

“Kami dikasih target untuk menangani hal ini (selama) dua bulan,” lugas Rakhman seperti diberitakan Metrosulawesi Kamis 3 Juni 2021 lalu.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas