Home Hukum & Kriminal

Penetapan Tersangka Tidak Sah, Polda Sulteng Kalah Praperadilan

24
Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan, Dr Muslim Mamulai SH MH saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Istimewa)
  • Terkait Dugaan Korupsi Proyek Gedung DPRD Morut

Palu, Metrosulawesi.id – Polda Sulteng kalah dalam sidang gugatan praperadilan, terkait penetapan tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan DPRD Morowali Utara (Morut). Putusan itu dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri Palu, Antonie Spilkam Mona SH dalam sidang di PN Palu, Senin 22 Maret 2021.

Sebelumnya, penyidik Polda Sulteng menetapkan Direktur PT. Multi Konstrindo Christian Hadi Chandra sebagai tersangka dalam kasus pekerjaan pembangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Morut tersebut.
Dalam putusannya, Hakim Antonie memerintahkan agar Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah tidak melanjutkan perkara, dan segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tersebut.

Perintah itu, merupakan diantara isi amar putusan praperadilan terkait sah tidaknya penetapan tersangka yang dimohonkan Christian Hadi Chandra melawan termohon Kapolda Sulteng, dan dibacakan dalam agenda sidang putusan, Senin, 22 Maret 2021.

Hakim tunggal Antonie mengabulkan sebagian permohonan praperadilan pemohon. Selain perintah menghentikan perkara, dalam amar putusannya, Dia juga menyatakan kalau penetapan status tersangka yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah.

“Mengabulkan, permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Menyatakan tindakan penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah,” ujar Antonie, membacakan amar putusan praperadilan.

Dalam pertimbangannya, Antonie, menyebutkan penyidikan yang dilakukan pihak termohon adalah berkaitan dengan jasa konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Morowali Utara, secara yuridis proses penyidikan tersebut haruslah tunduk dan patuh serta mengikuti seluruh rambu-rambu yang diatur secara khusus di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017.

Sementara dalam UU tersebut, sangat jelas menyebutkan tidak terdapat sanksi pidana apabila terjadi kegagalan bangunan, apalagi dalam perkara a quo pekerjaan masih dalam tahap konstruksi belum menjadi bangunan.

“Bahwa tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka bertetangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi,” sebutnya.

Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga menegaskan soal kegagalan bangunan, seperti pada pasal 60 ayat 2 yang menegaskan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri, dan lebih lanjut dalam pasal 60 ayat 3 menyebutkan, penilai ahli sebagaimana pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri.

Sementara penetapan tersangka yang dilakukan termohon terjadi di tahun 2019 atau setelah UU Nomor 2 Tahun 2017 itu diundangkan atau berlaku. Berdasarkan di antara pertimbangan itulah, sehingga hakim tunggal mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Christian Hadi Chandra untuk sebagian.

Hakim menilai, penanganan perkara itu bertentangan dengan beberapa aturan. Majelis kemudian mempertimbangkan dan menyatakan dalam amar putusannya agar termohon Polda Sulteng, segera menghentingkan perkara itu dengan menerbitkan SP3.

Sementara itu, kuasa hukum pemohon praperadilan Dr Muslim Mamulai SH MH, menguraikan, sejak awal optimis bahwa permohonan praperadilan yang kedua yang diajukan kliennya akan dikabulkan oleh hakim yang mengadili.

“Sudah dua kali praperadilan diajukan pak Christian Hadi Chandra ini, alhamdulillah ini sudah dikabulkan meski sebagian. Karena penetapan tersangka itu menurut kami memang tidak sah,” urainya, ditemui usai sidang putusan.

Dia menegaskan, semestinya sejak awal penyidik Polda Sulteng tidak melakukan tindakan itu. Karena sudah jelas, mengenai jasa konstruksi dan itemnya mengenai kegagalan bangunan telah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Secara Yuridis pihak termohon Polda Sulteng harus memberlakukan UU yang lebih khusus dari pada UU yang khusus lainnya yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2002 sehingga harus menerapkan UU tentang Nomor 2 tahun 2017.

“Sehingga dalam melakukan penyidikan dan sebelum menetapkan siapa siapa tersangkanya maka wajib hukumnya terlebih dahulu menghadirkan penilai ahli dari dan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian PUPR. Namun pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan oleh pihak termohon, sehingga ini kan kabur, sementara mengenai penetapan tersangka minimal harus ada dua alatbukti yang cukup. Putusan hakim tunggal ini, sudah memberikan rasa keadilan bagi klien kami, apalagi perkara itu diperintahkan untuk dihentikan,” tandasnya.

Reporter: Sudirman
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas