Home Hukum & Kriminal

JPU Diminta Seret Mantan Sekwan Morut

Ilustrasi. (Grafis: Dok Metrosulawesi)
  • Sidang Korupsi Perencanaan Pembangunan, Pengadaan Tanah Kantor DPRD Morut

Palu, Metrosulawesi.id – Kasus dugaan tindak pidana korupsi perencanaan pembangunan dan pengadaan tanah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) tahun 2015, yang menyeret empat orang tersangka, kini bergulir ke agenda sidang pembelaan (pledoi).

Salah satu pledoi terdakwa Terhar Lawandi (Kabag Adpum) yang dibacakan kuasa hukumnya Azriadi Bachry Malewa.SH, meminta agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut, untuk menyeret mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morut (Sekarang Wabup Morut-red) Djira K, kedalam perkara ini karena mengetahui persis.

Azriadi kepada Metrosulawesi di Pengadilan Negeri Palu, Selasa 18 Mei 2021 mengatakan, dalam kasus ini tidak hanya para terdakwa yang disalahkan. Karena masih banyak oknum-oknum yang terlibat atau yang ikut berperan dan belum diperiksa.

Salah satunya kata dia, Djira K, yang kala itu masih menjabat sebagai Sekawan Morut. Pasalnya, dalam fakta persidangan terungkap bahwa hakim selalu memerintahkan kepada JPU untuk segera memproses mantan Sekwan ini (Wabup Morut) dan segera dihadirkan kedalam persidangan.

“Jadi mantan Sekwan ini yang menurut Majelis Hakim untuk diperiksa ulang. Karena majelis sudah meminta kepada Jaksa tapi sampai saat ini belum dilakukan. Karena fakta di persidangan pak Djira ini adalah bagian dari perencanaan itu (Pembangunan Dan Pengadaan Tanah Kantor DPRD Morut Tahun 2015),” ujarnya.

Kata dia, yang menjadi pertayaan apakah Jaksa sudah melaksanakan perintah hakim atau belum. Untuk itu dirinya meminta kepada Jaksa agar segera melaksanakan perintah hakim agar segera memproses mantan sekwan Morut tersebut.

“Kami harap Jaksa memanggil dan memeriksa kembali pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, termasuk mantan Sekwan Morut 2014-2015. Karena kalau melihat unsur –unsur dalam perkara ini tidak kelihatan para terdakwa ini berhubungan langsung dengan perkara ini. Karena mereka secara administrasi sudah memenuhi syarat kewenangan untuk melaksanakan beberapa mekanisme dalam pengadaan tanah,” katanya.

Seperti lanjut dia, kliennya Terhar Lawandi hanya menerima dokumen yang ada kewenangan dibawahnya. Misalnya dari Kelurahan dan Kecamatan. Sementara tidak ada kewenangan kliennya ini untuk melakukan penentuan harga tanah yang akan di bayarkan untuk dijadikan pembanguna kantor DPRD Morut.

“Jadi ini bukan kewenangan klien kami. Karena ada kewenangan lain yang melaksanakan itu. Jadi salah kalau dikatakan bahwa para terdakwa ditarik dalam perkara ini. Klien kami bukan tugasnya melakukan verifikasi dari harga tanah yang akan dibayarkan. Itu ada yang berwenang lainnya. Jadi klien kami ini tidak menentukan jumlah harga dari tanah itu. Dia hanya menerima dokumen yang sudah diverifikasi kemudian diajukan ke pimpinan,” tandasnya.

Reporter: Salam Laabu – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas