Home Politik

Muhammad J. Wartabone: Pembiayaan Ultra Mikro Bantu Pelaku Usaha

Anggota DPD-MPR RI, Dr. Muhammad J. Wartabone (kanan) berfoto bersama dengan Drs. Unggul Sitanggang M.Si, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara. (Foto: Istimewa)

Medan, Metrosulawesi.id – Anggota DPD-MPR RI, Dr. Muhammad J. Wartabone menyampaikan pembiayaan ultra mikro sangat membantu pelaku usaha di masa pandemi covid 19.

Hal tersebut diutarakan dalam melakukan kunjungan kerja yang tergabung dalam Komite IV ke Provinsi Sumatera Utara, pada Senin 7 Juni 2021.

Menurutnya, ini sebagai wujud Pengawasan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2021.

Dirinya mengungkapkan terkait materi Kunker, bahwa Pemerintah telah berupaya untuk membantu pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian akibat Pandemi Covid-19.

“Salah satunya melalui pembiayaan Ultra mikro. Ini merupakan Program pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan,” ungkapnya.

Dijelaskan, maksimal plafond pembiayaan yang harus diterima adalah sebesar Rp20 Juta per debitur. Pembiayaan ultra mikro, menurutnya disalurkan dengan pola langsung maupun tidak langsung.

“UMKM memiliki konstribusi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM telah menjadi ladang usaha bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.

Namun pada satu tahun terakhir ini, ia mengatakan keberlangsungan bisnis pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.

“Asian Development Bank (2020) dalam hasil survei di beberapa negara mengenai dampak Covid-19 menyatakan bahwa sebanyak 48,6% UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya,” terangnya.

Lebih lanjut Buya sapaan akrab Muhammad J. Wartabone, menambahkan bahwa dari 48,6% UMKM yang tutup tersebut, sebagian besar disebabkan menurunnya permintaan domestik (30,5%), penundaan pengiriman (13,1%), pembatalan kontrak pesanan (14,1%), hambatan produksi dan distribusi (19,8%).

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Provinsi Sumatera Utara, juga mengawasi atas realisasi pembiayaan Ultra Mikro oleh PT. PNM dan PT. Pegadaian Provinsi Sumatera Utara yang telah berjalan.

Selain Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, pertemuan ini dihadiri oleh Drs. Unggul Sitanggang M.Si, Kepala Bidang Kelembagaan yang mewakili Gubernur Provinsi Sumatra Utara juga mewakili Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatra Utara, Pimpinan Wilayah PT PNM Sumatera Utara, Alfian Langkamane, Pimpinan Wilayah PT Pegadaian, Edwin Soeharto Inkiriwang, serta beberapa instansi terkait.

Terakhir, Komite IV DPD RI bersama-sama dengan stakeholder terkait sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan, edukasi dan sosialisasi atas kebijakan-kebijakan sektor jasa keuangan terkait Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2021 kepada masyarakat dan daerah.

Reporter: Fikri Alihana

Ayo tulis komentar cerdas