Home Sulteng

Larangan Mudik 2021, Sulteng Perketat Perbatasan

Sumarno. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulteng telah melakukan pertemuan bersama pihak-pihak terkait merespon pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat, baru-baru ini. Kepala Bidang Angkutan Jalan, Keselamatan dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Sulteng, Sumarno menyebut, hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama perwakilan organisasi yang menaungi perusahaan otobus (PO) untuk membahas pelaksanaan pelarangan mudik di wilayah Sulawesi Tengah.

“Insyaallah, Jumat ini (lusa), kami akan rapat gabungan dengan Polda, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan pihak Organda,” ungkap Sumarno, Rabu, 14 April 2021.

Dia menjelaskan rapat dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak yang mencul atas aturan larangan mudik mulai 6 – 17 Mei 2021. Nantinya melalui rapat akan disepakati teknis pelaksanaan pelarangan mudik.

Selanjutnya, hasil kesepakatan akan dibawa kepada Biro Hukum dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng agar dikeluarkan sebagai surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah. Ditarget awal pekan depan surat edaran teknis larangan mudik telah dikeluarkan Gubernur Sulteng.

“Nanti isi surat edaran gubernur akan mengatur teknis pelarangan mudik di lapangan untuk menjadi landasan hukum bagi petugas,” jelasnya.

Sumarno membeberkan akan ditawarkan dalam rapat gabungan untuk memberlakukan pengawasan ketat di tiap perbatasan kabupaten/kota dan provinsi selama pelarangan mudik mulai 6-17 Mei. Tiap perbatasan nantinya akan dijaga 10 sampai 12 petugas gabungan yang terdiri dari personel Dishub, Satpol PP, Dinkes dan TNI/Polri. Setiap kendaraan bermotor yang terindikasi pelaku perjalanan mudik akan dilakukan pemeriksaan.

LARANGAN MUDIK 2021
Periode Larangan
Larangan mudik Lebaran 2021 akan diberlakukan selama 12 hari, mulai 6-17 Mei 2021.
Berlaku untuk Semua
Larangan mudik berlaku bagi ASN, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri, pegawai swasta dan masyarakat.
Tidak boleh Berpergian
Selama Larangan berlaku, masyarakat tidak diperkenankan berpergian kecuali ada keperluan yang sangat mendesak.Dan disertai surat keterangan dari kepala desa/lurah.
Cuti Bersama
Cuti bersama tetap berlaku, yaitu pada 12 Mei 2021
Pengecualian
Pengecualian berpergian diberlakukan untuk ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas yang harus disertai surat tugas.
Pengawasan Perbatasan
Petugas dari TNI/Polri, Dinas Perhubungan akan melakukan pengawasan di perbatasan.

“Fokus kita nanti terutama di pos perbatasan provinsi, pintu keluar masuk Sulawesi Tengah. Tapi nanti tergantung kesiapan instansi lagi untuk ikut melakukan pengawasan,” ujar Sumarno.

Dia menerangkan melalui rapat gabungan juga akan dibahas pengertian antara mudik dan pulang kampung. Untuk hal ini, Sumarno menyiapkan opsi agar pelaksanaan pulang kampung dilakukan sebelum pemberlakuan larangan mudik selama 12 hari yaitu 6 sampai 17 Mei. Juga akan diatur bagi masyarakat yang beralasan ingin melakukan perjalanan untuk berobat dan menghadiri suatu undangan di daerah tertentu.

“Jadi ini larangan bukan berarti total dilarang semua, ada hal-hal nanti diizinkan. Kalau yang alasan berobat harus menyertakan surat keterangan atau pengantar dari dokter atau rumah sakit. Sementara yang alasan ingin menghadiri pesta wajib memperlihatkan undangan,” terang Sumarno.

Terkait nasib angkutan umum, Sumarno menyebut tetap bisa beroperasi namun hanya mengangkut barang atau logistik. Kebijakan ini dilakukan agar PO dan sopir tetap memiliki penghasilan selama pelarangan mudik.

“Kalau untuk membawa logistik tidak dilarang, yang dilarang mengangkut penumpang mudik. Kita sebagai pemerintah tetap memikirkan nasib sopir-sopir agar memiliki penghasilan,” ucapnya.

Sumarno menambahkan pihaknya akan langsung melakukan sosialisasi saat edaran teknis Gubernur Sulteng telah keluar. Tujuannya agar semua pihak, khususnya masyarakat bisa tahu.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

1 COMMENT

  1. Kalau memang pelarangan mudik berlaku di kabupaten kota didalam satu provinsi, berarti untuk yang tinggal di daerah perbatasan sigi contohnya desa tinggede dan kalukubula, tidak bisa ke kepalu ya….

Ayo tulis komentar cerdas