Home Banggai Laut

Kasus Suap Mantan Bupati Balut, Keterangan Djufri Katili Bukanlah Alat Bukti Sah

DI PERSIDANGAN - Kuasa hukum terdakwa Recky S Godiman, Rasyidi Bakry dan Nostry saat mengikuti proses sidang di PN Palu. (Foto: Istimewa)
  • Peradilan Sesat Timpa Recky S Godiman

Palu, Metrosulawesi.id – Selasa 8 Juni 2021, sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap mantan bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Tahun 2020, Wenny Bukamo, dan dua terdakwa lagi yakni Recky Suhartono Godiman, dan Hengky Thiono, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu.

Tiga terdakwa itu didampingi masing-masing penasehat hukumnya. Salah satu penasehat hukum dari tiga terdakwa dalam perkara itu, menilai jika kliennya menjadi korban dari indikasi peradilan sesat.  Yakni penasehat hukum dari terdakwa Recky Suhartono Godiman.

Muh. Rasyidi Bakry penasehat terdakwa Recky Suhartono, mengatakan bahwa peradilan sesat tengah menimpah kliennya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan di antaranya, sesuai dakwaan JPU KPU Nomor :39/TUT.01.04/24/2021, terdakwa utama Wenny Bukamo didakwa dengan dua pasal yakni pasal 12B UU Tipikor Juncto Pasal 55, ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 55, ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan ini, maka terlihat jelas, jika kliennya dijerat dengan Pasal 55, atau pasal penyertaan karena dianggap turut serta membantu Wenny Bukamo dalam proses menerima hadiah atau janji berkaitan dengan jabatannya, seperti didakwakan.

“Dalam dakwaam JPU alasan utama digunakan untuk menjerat kliennya, pengakuan Djufri Katili (KO AN) dalam BAPnya, yang menerangkan bahwa dirinya pernah memberikan uang sebesar Rp500 juta, kepada Wenny Bukamo. Uang tersebut, diberikan melalui klien kami, pada tanggal 28 Mei 2020, bertempat di Hotel Carabella Bobolon Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut,” kata Muh. Rasyidi Bakry, turut didampingi rekannya Nostry ditemui di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Rabu, 9 Juni 2021.

Ia mengatakan, dari persidangan Selasa, 8 Juni 2021 kemarin, Djufri Katili dihadirkan sebagai saksi mahkota (kroon getuide) dalam persidangan, secara tegas menyatakan mengoreksi keterangannya, yang ada di BAP dengan menyatakan bahwa benar dia pernah memberikan uang sebesar Rp500 juta tersebut kepada Recky Godiman.

“Tapi uang itu bukanlah titipan untuk Wenny Bukamo, seperti disampaikan sebelumnya di BAP, tapi untuk biaya operasional PDI-P, karena dirinya (Djufri, red) sebagai simpatisan PDI-P,” sebutnya.

Rasyidi mengatakan, keterangan Djufri Katili tersebut, secara hukum sebenarnya bukanlah alat bukti sah. Karena sesuai azas hukum, satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Kalaupun kemudian, kata Rasyidi, keterangan Djufri Katili benar, maka pemberian uang tersebut, tentu tidak terkait sama sekali dengan perkara sedang disidangkan.

“Sebab, dengan menyatakan bahwa uang tersebut bukan untuk Wenny Bukamo, maka pasal penyertaan disangkakan kepada kliennya menjadi gugur dengan sendirinya,” ujarnya.

Rasyidi menjelaskan, keterangan tersebut juga secara tegas dibantah oleh kliennya, dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Dan memang, adalah sesuatu tidak masuk akal dan cenderung melecehkan nalar, bahwa pengakuan Djufry Katili menyatakan bahwa uang tersebut hanya diberikan untuk biaya operasional PDI-P tanpa ada sangkut paut dengan Wenny Bukamo selaku Bupati adalah sesuatu sulit dipercaya.

Sebab, tidak mungkin selaku pengusaha, pemberian tersebut hanya diberikan begitu saja kepada Recky, yang tidak punya jabatan apa-apa, selain bendahara PDI-P di Kabupaten Banggai Laut.

“Dan kalau pun itu diberikan apakah itu tindak pidana? Dan kalau itu tindak pidana, tentunya bukan tindak pidana korupsi seperti persidangan sekarang dijalani oleh klien kami,” katanya.

Oleh menurutnya, untuk menguji kebenaran keterangan Djufry Katili tersebut, maka kliennya berencana akan melaporkan perkara ini kepada Kepolisian.

“Kami menangkap kesan kuat bahwa persidangan terhadap klien kami, sesuatu sangat dipaksakan, Karena tidak didukung alat bukti kuat,” tegasnya.

Selanjutnya menurutnya lagi, keterangan berbagai pihak menjelaskan bahwa kliennya, adalah orang dekat Bupati. Padahal kedekatan tersebut adalah murni hubungan kerja, dan tidak pernah disalah gunakan untuk sesuatu melanggar hukum; “Pengakuan dari saksi-saksi tidak ada secara tegas menyatakan bahwa klien kami terlibat pengaturan proyek melanggar hukum,” tekannya.

Bahkan kata dia, fakta terungkap di persidangan, mereka yang didakwa sebagai penyuap dan telah diputus bersalah, yakni Hedy Thiono, Andreas Hongkiriwang dan Djufry Katili secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah memenangkan proses lelang proyek karena bantuan kliennya. Sebab faktanya imbuhnya, mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Bupati, dan atau para pihak mengatur proses pelelangan proyek.

Bahkan dalam proses persidangan, dan telah diakui di BAPnya atau berdasarkan keterangan saksi lain, Basuki Mardiono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai Laut dan Ramli Hi Patta Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, terungkap pernah mendapat uang dari rekanan, yang sebenarnya terindikasi kuat bahwa dana-dana tersebut adalah dana gratifikasi karena tidak pernah dilaporkan kepada KPK atau dipinjamkan tanpa bunga. Hal ini tandasnya, menjadi bukti nyata bahwa proses pemenangan proyek justru dikomunikasikan langsung oleh para rekanan dengan dinas terkait. Dalam perkara ini adalah Dinas PUPR Banggai Laut.

“Berdasarkan keterangan di atas maka terlihat jelas bahwa ada indikasi peradilan sesat terhadap klien kami,” pungkasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas