BERIKAN PENDAPAT - Ahli Geoteknik, Benyamin saat memberikan pendapatnya pada persidangan terkait dugaan korupsi pada perencanaan pembangunan gedung kantor DPRD Morut tahun 2015, di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Senin 1 Maret 2021. (Foto: Istimewa)
  • Sidang Lanjutan Korupsi Perencanaan Pembangunan DPRD Morut

Palu, Metrosulawesi.id – Ahli Geoteknik, Benyamin pada persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A PHI/Tipikor/Palu, Senin 1 Maret 2021 yang diketuai Zaufi Amri mengatakan, dalam dokumen perencanaan Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) tahun 2105, dirinya tidak menemukan adanya hasil analis kestabilan lereng.

“Ada pemeriksaan laboratorium, ada hasil sondier, tapi tidak ada hasil analisis kestabilan lereng apakah lokasi pembangunan aman dari longsoran atau tidak,” kata Benyamin saat menjadi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi pekerjaan perencanaan pembangunan kantor DPRD, yang menjerat Direktur CV Aditya Cipta Mediajasa, Baso Muchtar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cristoferus Lagarinda, yang didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp260 juta.

Kata Benyamin, dari hasil analisisnya berdasarkan dokumen-dokumen dan turun lapangan, lokasi perencanaan pembangunan kantor tersebut, tidak aman dari longsor, karena berada pada kemiringan berkisar 0,8 derajat.

“Jadi, belum memenuhi syarat untuk dilakukan pembangunan. Karena faktor amannya harus diatas 1,5 derajat,” katanya.

Benyamin menambahkan, saat dirinya melakukan pemeriksaan bersama tim penyidik Polda Sulteng dilokasi, hasilnya ditemukan adanya longsoran dibagian ditempat berdirinya bangunan setengah jadi tersebut.

“Lokasinya  tidak aman dari longsoran,” tandasnya.

Selain menghadirkan Ahli Geoteknik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma Toampo dan Salma Deu menghadirkan ahli konstruksi Untad Nicodemus Rupang. Sidang akan dilanjutkan pekan depan.

Reporter: Salam Laabu

Ayo tulis komentar cerdas