Home Artikel / Opini

Perguruan Tinggi dan Korupsi

Roma Tressa, S.Sos., M.A., M.Si. (Foto: Istimewa)

Oleh: Roma Tressa, S.Sos., M.A., M.Si *)

PERGURUAN Tinggi  merupakan lambang peradaban yang menjadi representasi majunya sebuah negara. Dalam lingkup yang lebih kecil, jika anda mengunjungi suatu daerah dan menemukan universitas di wilayah tersebut maka daerah tersebut seharusnya menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Bukan karena adanya gedung universitas yang megah, melainkan karena tersedianya sumberdaya manusia yang cukup untuk membangun daerah tersebut. Pemerintah daerah tentu saja menjadi mitra yang paling strategis dalam mengembangkan pendidikan dalam lingkup wilayahnya, selain perusahaan swasta dan Non Governmental Organization (NGO). Dengan demikian pengelolaan sebuah universitas harus dilakukan secara profesional dan bersih dari praktek korupsi dan kepentingan politik yang dapat merugikan.

Namun apa yang terjadi pasca reformasi? Perguruan Tinggi yang seharusnya berperan sebagai benteng penjaga moral, kejujuran dan kebenaran telah dikangkangi oleh oknum-oknum jahat yang mencari keuntungan pribadi dengan cara Korupsi. Bukan hanya korupsi, tetapi nepotisme juga. Laporan Kompas (29/4/2012) menyebutkan Angelina Sondakh tersangkut korupsi di tujuh universitas. Sedangkan Koran Sindo, (11/12/2014) menyebutkan sebanyak 10 profesor dan 200 doktor terjebak korupsi.

Laporan Kompas (2020/06/03), berdasarkan catatan ICW, sektor pendidikan merupakan satu dari sepuluh sektor yang paling banyak dikorupsi pada 2015 hingga 2019 lalu dengan kerugian negara mencapai Rp 41,09 miliar. Paling tidak dari 202 kasus di sektor pendidikan itu setidaknya ada sekitar 20 kasus atau sekitar 10 persen yang terjadi di ranahnya sekolah tinggi atau \ perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar.

Baru-baru ini Menteri Mahfud MD menyebut bahwa korupsi di Indonesia semakin parah, karena itu perguruan tinggi harus ikut bertanggung jawab. Sebab, para koruptor itu umumnya adalah lulusan perguruan tinggi. (Detiknews, 26/05/2021). Pertanyaannya, mengapa begitu banyak lulusan perguruan tinggi yang menjerumuskan diri kedalam praktek korupsi?

Tentu saja perbuatan korupsi merupakan tanggung jawab individu, sebab perbuatannya lahir dari keinginannya. Namun di sisi lain jika dapat mengakui sejujurnya bibit-bibit korupsi sudah nampak dalam manajemen dan proses belajar mengajar di Kampus. Misalnya baik dosen maupun mahasiswa telah melakukan korupsi waktu dengan sengaja datang terlambat dalam proses belajar mengajar maupun mengumpulkan tugas. Selain itu untuk memenuhi tuntutan akreditasi institusi maupun program studi, selalu ada saja data yang disulap agar memperoleh nilai yang lebih tinggi. Ada pula penggunaan dana universitas yang tidak di audit terutama universitas swasta, dan lain sebagainya.

 Belum lagi tentang pungutan-pungutan liar dan praktek jual beli skripsi di kampus yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dengan dalil membantu proses bimbingan, namun dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati. Bahkan pada kasus tertentu, skripsi-skripsi tersebut telah dipasang tarif yang tidak dapat ditawar. Ironisnya, pelaku makelar skripsi dilakoni oleh pejabat-pejabat struktural, bahkan seorang Rektor sekalipun. Padahal tugas perguruan tinggi  adalah mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang serius dan penting [Shils;1993,1] dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu apa saja modus korupsi di Perguruan Tinggi? korupsi di perguruan tinggi, yakni: 1) Kickback dalam kontrak suplai konstruksi; 2) Menahan atau memperlambat persetujuan dan tandatangan yang diperlukan untuk memeras suap (hadiah, jasa, dan pembayaran segera); 3) Mengarahkan agar pembangunan dan pengadaan barang dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan temannya; 4) Mengharuskan pembayaran untuk pelayanan-pelayanan yang seharusnya diberikan gratis; 5) Beban biaya yang illegal; 6) Pembelokan pemakaian uang sumbangan masayakat [Indriati, 2014, 28-29]

Laporan Pikiran Rakyat (1/11/2016), tren korupsi di perguruan tinggi semakin meningkat, bukannya menurun. Laporan ini menjelaskan dua hal penting. Pertama, korupsi bersumber dari kekuasaan besar, namun minus amanah [Rozuli, Haboddin dan Purnomo; 2016,46]. Rektor, dekan, dan pejabat struktur adalah pemimpin dengan kekuasaan besar. Kekuasaan besar ini menjadi tidak terkendali karena pemimpinnya kurang amanah. Jabatan hanya dimaknai sebagai milik dan tempat memperoleh keuntungan semata.

Kedua, kurangnya pengawasan. Kekuasaan yang besar itu rawan disalahgunakan. Karena itu pepatah lama menyebutkan kekuasaan cenderung korup. Korupsi bisa hadir karena kurang pengawasan dari media massa, menteri pendidikan, dan mahasiswa (Ludigo, 2018).

Menyikapi kondisi menyedihkan sekaligus memalukan tersebut, sudah saatnya Universitas kembali kepada tugas Tridharma Perguruan tinggi tanpa penyelewengan. Nilai-nilai moral dan kebenaran harus di ajarkan secara benar dan konsisten kepada mahasiswa. Artinya menjadi seorang dosen harus memiliki integritas tinggi, bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik secara benar. Untuk mengurangi perilaku korupsi di perguruan tinggi diperlukan Komitmen pimpinan yang tercermin dalam perilaku “satu kata, satu perbuatan”, memperbaiki perencanaan termasuk audit keungan universitas secara berkala serta pemanfaatan teknologi informatika untuk transparansi pengadaan barang dan jasa di lingkungan universitas (Ludigdo, 2018). (*)

*) Mahasiswa Program Doktor FIA Universitas Brawijaya, Dosen Fisip Unsimar.

Ayo tulis komentar cerdas