Home Palu

Warga Blokade Aktivitas di Lahan Huntap

17
DIHENTIKAN - Tampak perwakilan warga Kelurahan Talise dan Talise Valangguni, saat menghentikan aktivitas petugas PUPR di lahan Huntap III pada Kamis, 28 Januari 2021. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Klaim kepemilikan tanah di lahan pembangunan Hunian tetap (Huntap) kembali mencuat. Klaim kali ini oleh warga Kelurahan Talise dan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada Kamis, 28 Januari 2021.

Puluhan warga memblokade aktivitas petugas Dinas Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) di lahan pembangunan Huntap III Talise yang akan diperuntukan bagi korban bencana 2018 lalu.

“Lahan ini masih dalam masalah, kami minta jangan ada aktivitas di lokasi ini,” ucap Rizal, salah satu perwakilan warga kepada dua orang pengawas petugas PUPR.

Diklaim, bahwa lahan tersebut milik warga yang dikuasai secara turun temurun dari orang tua. Pemerintah disebut secara sepihak merebut lahan warga dengan dalil untuk korban bencana.

Menurut warga, proses pembangunan Huntap saat ini harusnya masih terhenti karena Bank Dunia (World Bank) sebagai peminjam dana tidak mau membiayai pembangunan dan telah menarik dananya.

“Setop dulu aktivitasnya, apalagi kita ketahui bersama proses pembangunan Huntap masih dihentikan karena Bank Dunia menarik dananya,” ucapnya.

Ditempat yang sama, dua orang pengawas kegiatan mengaku bahwa aktivitas yang dilaksanakan proses pengambilan sampel tanah. Karena lokasi tersebut direncanakan untuk pembangunan gedung sekolah.

“Iya pak, kami istrahat dulu. Kami hanya menjalankan tugas dari atasan kami di PUPR,” ucap petugas tersebut.

Sebelumnya, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo, mengakui salah satu persoalan yang masih dihadapi dalam penyelesaian pembangunan Huntap penyintas bencana yaitu lahan.

Olehnya, telah disepakati mekanisme penyerahan lahan ditinjau kembali dan diubah. Kesepakatan dimaksud diambil melalui rapat koordinasi tatap muka antar stakeholder terkait di Palu, Jumat, 8 Januari 2020.

“Mekanisme penyerahan lahan yang selama ini telah berlangsung dari ATR BPN dan diserahkan ke Satgas PUPR akan ditinjau kembali dan diubah. Selanjutnya penyerahan lahan akan dilakukan dari ATR/BPN kepada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah daerah akan menyerahkan kepada PUPR berupa lahan yang akan dibangun hunian tetap sesuai SK Data Warga Terdampak Bencana (WTB) penerima Huntap yang valid,” ujar Ferdinand.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas