Home Donggala

Warga Tiga Desa Menagih “Huntap Mandiri”

49
MENAGIH HUNTAP - Warga Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala saat mendatangi kantor Dinas PUPR Donggala, Senin 15 Februari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Warga Sirenja Menuntut Pencairan Dana Stimulan

Donggala, Metrosulawesi.id – Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu dari Desa Loli, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala mendatangi kantor Dinas PUPR Donggala, Senin 15 Februari 2021. Mereka menagih pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri yang belum direalisasikan.

Massa yang mengatasnamakan Loli Raya itu, mempertanyakan Huntap Mandiri yang sudah memasuki tahun ketiga pascabencana, namun pembangunannya belum ada.

“Pemerintah sudah berjanji akan membangun huntap mandiri, dengan skema masyarakat yang kelola uangnya, tapi kenyataannya sampai sekarang itu tidak teralisasi” kata Korlap aksi, Wiwin di hadapan Kadis PUPR Donggala, Heppy Handayani Noor.

“Terus terang Januari 2021 lalu, saya ke sini, juga ketemu ibu Hepy (Kadis PUPR) pertanyakan huntap mandiri. Dan dia (Hepy) janji pembangunan Huntap Mandiri dipercepat bulan Februari ini” tambah Wiwin.

Kali ini kata Wiwin, dia bersama warga kembali datang mempertanyakan Huntap Mandiri itu. Tapi jawaban yang mereka dapatkan “Huntap Mandiri” tidak ada.

“Tadi dia (Kadis PUPR) putar lagi faktanya. Anehnya lagi fasilitator desa beri keterangan ke warga bahwa Huntap Mandiri ada. Ini kan tambah membingungkan warga penyintas,” bebernya.

Aksi kali ini lanjut Wiwin, pihaknya ingin memastikan kapan pembangunan Huntap Mandiri untuk Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Tasiburi. Jika tidak ada kepastian, jangan salahkan warga menggunakan cara sendiri.

Menjawab tuntutan demonstran itu, Kadis PUPR Donggala, Heppy Handayani Noor mengatakan, dinas yang dipimpinnya hanya perpanjangan tangan dari Kementrian PUPR. Artinya segala kebijakan baik aturan (regulasi) dan pendanaannya semua ada di Kementrian PUPR.

“Kami hanya memfasilitasi saja untuk pembangunan Huntap Mandiri. Dananya dari pusat Kementerian PUPR. Sampai sekarang juga mekanisme Huntap Mandiri belum ada kami dapatkan dari Kementrian. Dan kementrian juga masih menggodok aturan. Seperti apa Huntap Mandiri yang akan dibangun di Donggala? Belum ada. Kita masih menunggu regulasi,” tutupnya disambut teriak warga.

Tak puas dengan jawaban Kadis PUPR itu, massa aksi bergerak menuju gedung rakyat dengan pengawalan super ketat dari aparat Polres dan Polsek Banawa.

Di DPRD Donggala, massa aksi diterima oleh Ketua DPRD, Takwin. Mereka pun mengadukan hal yang sama kepada pimpinan DPRD itu.

Ketua DPRD Donggala, Takwin (pakai kopiah) menerima warga Kecamatan Sirenja. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Selang beberapa menit kemudian warga Kecamatan Sirenja tepatnya Desa Tompe dan desa Lende juga mengadu ke pimpinan DPRD terkait dana stimulan yang tak kunjung tersalurkan.

Monita sebagai pimpinan rombongan mengatakan kedatangan mereka ke DPRD hanya ingin bertemu dengan wakil rakyatnya menyampaikan persoalan dikampung.

“Awalnya kita ke BPBD mempertanyakan dana dana stimulan yang sampai saat ini belum setengah yang tersalurkan. Saya datang membawa perwakilan dua desa, pertama desa Lende dan yang kedua desa Tompe,” kata Monita.

Ia menjelaskan persoalan dua desa di Kecamatan Sirenja hampir sama, ada rekening warga penerima stimulan belum jadi, ada rekening salah nama, ada rekening belum bisa dicairkan, jika belum ada rekomendasi dari BPBD.

“Kalau desa Lende itu ada 20 orang belum dicairkan, kalau desa Tompe yang dicairkan baru 16 dari 43 warga penerima stimulan, kepala BPBD pak Akris ada ke Jakarta, tapi kami dijanji Senin pekan depan akan diselesaikan,” tutupnya.

Usai menerima pengjukrasa, Ketua DPRD Takwin kepada wartawan mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan warga di tiga desa yang ada di Loli tersebut.

Bentuk tindak lanjut yang dimaksud adalah mendesak Pansus rehab-rekon untuk segera ke kementerian PUPR mempertanyakan persoalan Huntap mandir.

“Pansus rehab rekon kan sementara bekerja, dan persoalan desa Loli juga harus diselesaikan,” kata Takwin.

Masih menurut takwin persoalan desa Loli dengan desa terdampak lain sangat jauh berbeda, utamanya menyangkut penganggaran.

“Kalau Loli sedikit rumit karena anggarannya bersumber di pusat di Kementerian PUPR. Beda dengan stimulan ada di kas daerah,” sebutnya.

“Olehnya pansus rehab rekon harus segera bertolak ke Jakarta, berkonsultasi dengan pihak Kementerian PUPR, dan perwakilan warga Loli harus ada yang berangkat ke Jakarta mendengar langsung penjelasan Kementerian, Fraksi PKS siap mendanai satu orang perwakilan warga Loli untuk ke Jakarta bersama teman-teman pansus rehab rekon,” bebernya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas