Home Palu

Danrem 132 Tadulako Geram

32
BERI ARAHAN - Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf M.A, selaku Dansatgas Rehab-Rekon bencana alam Sulteng, saat memberikan arahan dalam pembukaan rapat evaluasi satgas percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat, Jumat 5 Februari 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • Pelaksanaan Rehab-Rekon di Sulteng Sangat Lambat

Palu, Metrosulawesi.id – Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf M.A geram melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sulteng. Setelah dua tahun pasca kejadian itu, pelaksanaannya sangat lambat.

“Kemajuan Rehab-Rekon pasca bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) saat ini masih sangat lamban khususnya pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana,” kata Danrem 132/Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf M.A, selaku Dansatgas Rehab-Rekon, saat menggelar rapat evaluasi satgas percepatan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat yang dilaksanakan di Aula Komando Distrik Militer (Kodim) 1306/Donggala, Jumat 5 Februari 2021.

Brigjen TNI Farid Makruf juga mengatakan bahwa masih banyak permasalahan yang di temukan di lapangan saat ini, untuk itu dirinya selaku Dansatgas meminta kepada seluruh pejabat terkait agar lebih pro aktit lagi dalam menangani percepatan pembangunan rehab-rekon di Sulteng.

“Saya berharap agar tata kerja kita diperbaiki, kemudian semangat dalam menolong rakyat,” jelasnya.

“Saya mohon maaf ya, ini bukan menyindir pemerintah daerah, tapi ini data yang saya temukan di lapangan,” tegasnya.

Orang nomor satu di Korem 132/Tadulako itu juga mengatakan bahwa proses rehab-rekon di Kota Palu ini, tidak secepat di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang mana dirinya juga pernah mejabat sebagai Dansatgas di NTB.

Memang tidak bisa dibandingkan dengan NTB secara langsung, tapi dirinya meminta kepada pejabat di wilayah harus lebih proaktif.

“Seperti bila mendapat kesulitan mendapatkan tanah untuk pembangunan Huntap untuk warga yang direkolasi, pemerintah di sini bersusah payahlah datang ke Jakarta, minta tanah itu untuk rakyatnya, kan tanah itu milik negara,” tegasnya.

Terlebih lagi dalam pembangunan rumah warga yang terdampak bencana. Menurut Danrem, di daerah ini aturannya sangatlah longgar. Masyarakat yang menerima uang untuk pembangunan rumahnya dibiarkan. Mau jadi atau tidak rumahnya tidak dikotrol dan ditindak.

“Akhirnya seperti ini, nanti akan meminta sumbangan lagi karena rumahnya tidak jadi. Pemerintah lagi yang disalahkan, pemerintah pusat yang tidak bertanggung jawab. Kan malu kita,” ungkapnya.

“Ini temuan langsung, saya bisa buktikan,” tegasnya.

Farid juga meminta agar tata kerja diperbaiki, dan semangat untuk menolong rakyat itu yang penting.

“Kalau semuanya mau bekerja dengan semangat yang menggebuh-gebuh untuk menyelesaikan masalah ini mari kita sama-sama, datang ke perintah pusat untuk meminta tanah untuk rakyat,” ujarnya.

“Tanah, milik negara kok, dan presiden Joko Widodo, tidak perduli dengan prosesnya bila beliau sudah mau. Apalagi untuk rakyat,” tambahnya.

“Dan kalau pak Presiden melihat seperti ini, 1.500 orang di Serenja dan 2.000-an orang masih mengungsi di Petobo, pasti Presiden tidak suka juga melihat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu katanya, pihaknya menggelar Rapat untuk menvalidasi data, berapa data hunta yang harus dibangun, dan berapa masyarakat yang terdampak, dan berapa huntara yang harus ditinggalkan, segera dilaporkan ke Pusat.

“Sama-sama kita membangun, tidak ada yang hebat kita harus bersama untuk rakyat,” tutupnya

Reporter: Djunaedi
Editor: Udin Salim

1 COMMENT

  1. Perlu juga di investigasi pembangunan saluran intake air di pombowe untuk Huntap bahwa tanah masyarakat yang dilewati pipa akan diganti rugi. Belum dibayarkan, sementara kontraktor sudah akan bekerja, kasihan rakyat banyak yg punya tanah.

Ayo tulis komentar cerdas