Home Hukum & Kriminal

Kejari Akan Periksa 15 Saksi Kasus Jembatan Lalove

32
JEMBATAN LALOVE - Suasana warga Kota Palu yang melintas maupun sekadar mengabadikan foto di Jembatan Lalove pada waktu sore hari. (Foto: Metrosulawesi/ Fikri Alihana)

Palu, Metrosulawesi.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan jembatan Palu V (Lalove). Untuk keperluan itu, penyidik akan memanggil kembali 15 saksi untuk diperiksa.

“Jadi, penyidik Kejari Palu akan panggil ulang sekitar 15 saksi-saksi yang sudah di periksa sebelumnya termasuk satu orang ahli, terkait dengan kasus dugaan Tipikor penbebasan lahan pembangunan jembatan Palu Lalove,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Palu, Greafik SH saat ditemui Metrosulawesi di kantornya, Selasa 23 Februari 2021.

Greafik mengatakan, ke-15 saksi itu sebelumnya sudah dimintai keterangan. Keterangan pada pemeriksaan kali ini diperlukan untuk memperkuat data guna penyusunan dakwaan.

Untuk lebih memperkuat materi dakwaan, pihaknya juga akan meminta keterangan ahli. Keterangan ahli akan memberikan keterangan terkait pembebasan lahan pembangunan jembatan Lalove tersebut. Keterangan ahli berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ART/BPN).

“Jadi, ahli (saksi-red) yang kita minta keterangannya terkait dengan pendapat atau pengetahuannya,” ujarnya.

Ditanya soal rencana pemanggilan tiga tersangka inisial DG, FD dan NN yang sampai saat ini belum ditahan? Greafik menambahkan, ketiganya akan dimintai keterangan setelah penyidik memeriksa saksi-sakai.

“Jadi mereka (para tersangka,red) ini belakangan, karena setelah itu berkasnya tuntas akan segera kita limpahkan ke pengadilan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan tersebut pada Kamis 18 Februari 2021.

Informasi yang diperoleh Metrosulawesi, DG kini sudah sejak beberapa waktu lalu sudah memasuki masa pensiun. Sedangkan FD masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dan kini sudah pindah ke Dinas PU Kota. Sementara, NN adalah seorang anggota polwan berpangkat Iptu.

Greafik mengatakan, terdapat tiga perbuatan melawan hukum ditemukan yang dilakukan oleh ketiga tersangka. Pertama tidak terdapat rencana teknis terkait berapa luas tanah dibutuhkan, baik untuk kegiatan pembangunan jembatan maupun dalam hal pelebaran jalan Anoa II.

Kemudian, yang kedua kata dia, pembebasan tanah dan rumah di luar dari rencana teknis. Di mana, sesuai rencana teknis Dinas Pekerjaan Umum disebutkan pelebaran jalan kanan dan kirinya seluas 2 meter, namun terdapat tanah dan rumah di luar dari rencana dan tidak terkena badan jalan.

“Yakni tanah dan rumah berada di jalan Anoa II No 4,” katanya.

Ketiga sebutnya, terjadi penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemilik tanah kepada Pemkot Palu, menggunakan copy surat permohonan dan pernyataan di dalamnya terdapat informasi tidak benar, yaitu rumah masuk dalam garis sepadan bangunan.

Sementara kata Greafik, berdasar regulasi Perwali Kota Palu bahwa garis sepadan bangunan sebagai syarat formil untuk mendirikan bangunan baru, bukan menentukan kualifikasi bangunan lama.

“Jadi surat tersebut mengandung informasi tidak benar dan digunakan sebagai sarana untuk mengakses keuangan negara yang keluar dan melawan hukum. Untuk kerugian negara sendiri, masih dalam perhitungan auditor negara,” ujarnya.

Seperti diketahui, pembebasan lahan dan rumah untuk keperluan pembangunan Jembatan Lalove atau yang dikenal juga Jembatan V itu dilakukan tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Reporter: Salam Laabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas