Home Donggala

Penyintas Bencana Diminta Stop Galang Dana

21
GALANG DANA - Penyintas bencana alam di Desa Loli terus menggalang dana. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Koordinator aksi penyintas desa Loli, Wiwin menegaskan,  meski sudah diminta berhenti, namun warga penyintas bencana alam akan terus menggalang dana jika target belum tercapai.

“Sudah memasuki hari ketiga kami sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp3.354,500. Aksi tetap berlanjut karena target kami 10 juta harus tercapai,” kata Wiwin, Minggu (21/2/2021).

Dikatakannya, lagi aksi yang dilakukannya ternyata mendapat respons dari pihak pemerintah dan memintanya berhenti lakukan aksi. 

“Pemerintah ternyata mengutus orang menelpon ke teman kami, suruh berhenti melakukan aksi penggalangan dana karena pemerintah sudah malu dengan aksi ini,” sebutnya.

“Katanya siap berangkatkan dua perwakilan Desa Loli untuk berangkat ke Kementerian PUPR di Jakarta,” bebernya.

“Kalau pemerintah merasa malu silahkan datang ke Loli sampaikan ke warga, kalau lewat telpon kami kurang yakin. Kami akan berhenti lakukan aksi penggalangan dana jika pemerintah eksekutif atau legislatif datang menemui kami,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Loli yang didominasi ibu-ibu sejak senin kemarin (15/2) melakukan aksi unjuk rasa di kantor PUPR setempat.

Kedatangan warga yang mengatasnamakan Loli Raya ini mempertanyakan kelangsungan pembangunan huntap mandiri yang sampai memasuki tahun ketiga pasca gempa/tsunami realisasinya tidak ada.

Karena tak puas dengan penjelasan pemerintah, warga penyintas Desa Loli sejak Kamis (18/2)) melakukan aksi penggalangan dana di Desa Loli Pesua.

Maksud dari aksi yang dilakukan mayoritas ibu-ibu itu untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan huntap mandiri yang hingga memasuki tahun ketiga pasca bencana tak ada realisasi.

“Aksi penggalangan dana hari ini membantu ‘uang tiket’ pemerintah daerah ke Jakarta bertemu dengan kementerian PUPR,” kata Wiwin.

“Karena sewaktu kami aksi di DPRD, PUPR dan Pemda, ada bahasa pemda sulit berangkat ke Kementerian PUPR mempertanyakan kelanjutan huntap mandiri karena ketidak tersediaan dana, olehnya kami penyintas dengan suka rela menggalang dana,” sebutnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas