Home Palu

Wali Kota Palu Tawarkan Empat Solusi Pembangunan Jembatan IV

14
TERIMA WALI KOTA - Gubernur Sulteng, Longki Djanggola (kanan) saat menerima audiensi Wali Kota Palu, H Hadianto Rasyid di ruang kerjanya, Selasa 16 Maret 2021. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)
  • Lapor Gubernur Terkait Rehab Rekon

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Kota Palu menawarkan empat paket sebagai konvensasi kepada sebanyak 90 kepala keluarga (KK) yang terkena proyek pembangunan Jembatan Palu IV.

“Pemkot akan menyediakan lahan atau lapak usaha di wilayah pesisir pantai yang nantinya akan dibangun kawasan wisata/kawasan UMKM; Pemkot akan menyediakan Huntap; dan Pemkot akan memberikan modal usaha,” kata Wali Kota Palu, H Hadianto Rasyid saat pertemuan dengan Gubernur H Longki Djanggola di ruang kerja gubernur, Selasa 16 Maret 2021.

Saat itu Hadianto bersama wakilnya, dr Reny Lamadjido. Keduanya diterima Gubernur Longki didampingi Asisten I Setda Prov Sulteng, Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah, dan Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Pada kesempatan itu, Hadianto dan wakilnya meminta dukungan Gubernur Longki, terkait dengan Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kota Palu kepada masyarakat, khususnya di dalam percepatan pembangunan dan percepatan Rehab dan Rekon dampak bencana dan peningkatan pelayanan.

Salah satu yang dilaporkan Wali Kota Palu itu adalah pembangunan kembali Jembatan Palu IV.

Hadianto mengatakan, setidaknya ada 90 kepala keluarga, masyarakat pesisir pantai di wilayah Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat itu yang harus direlokasi karena terkena proyek pembangunan jembatan tersebut.

Karena itu pihak Pemkot Palu, menawarkan empat solusi sebagai konvensasi atas pembangunan jembatan tersebut.

Hadianto berharap tawaran itu dapat menjadi solusi buat warga yang terkena proyek pembangunan kembali Jembatan Palu IV tersebut, yang sebelumnya sudah hancur karena bencana pada 28 September 2018 lalu.

Selain soal Jembatan IV, Wali Kota Hadianto juga meminta dukungan hibah tanah Pemprov Sulteng untuk pembangunan sarana perkantoran Pemkot Palu. Karena selama ini masih banyak perkantoran Pemerintah Kota Palu masih berstatus kontrak.

Menanggapi permintaan itu, Gubernur Longki pada dasarnya menyetujui menghibahkan beberapa aset Pemprov yang dimohonkan Pemkot. Namun untuk eks lokasi RSU Undata, Gubernur belum bisa menyetujuinya.

Gubernur mengapresiasi langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Palu terkait proses penyelesaian Rehab Rekon. (din/*)

Ayo tulis komentar cerdas