Home Hukum & Kriminal

Kadis PMD Poso Penuhi Panggilan Jaksa

20
Hazairin SH. (Foto: Metrosulawesi/ Saiful Sulayapi)

Poso, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Poso, Lusiana Sigilipu akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Dana Desa Katu kecamatan Lore Tengah tahun 2019 pada pekan lalu. 

LS datangi kejaksaan setelah diancam jemput paksa pasca mangkir pada dua kali panggilan pemeriksaan tanggal 15 dan 17 Maret 2021.

“Benar, saksi LS sudah kami periksa pada pekan lalu, Pemeriksaan LS berlangsung selama kurang lebih 5 jam,” kata  Kepala Seksi Pidsus, Hazairin, SH kepada wartawan, kemarin.

Disebutnya, saksi LS datang di kantor Kejari pada pukul 09.00 wita dan baru pulang meninggalkan Kejaksaan sekitar pukul 16.30 wita.

“Di kantor LS memang lebih dari 7 jam. Tapi pemeriksaannya hanya sekitar lima jam karena penyidik harus istirahat untuk solat Jum’at Dijelaskannya, saksi datang di Kejari sekitar pukul 09.00 Wita dan baru meninggalkan Kejaksaan pada sekitar pukul 16.30 wita,” jelas Hazairin.

Ada banyak pertanyaan yang dicecar jaksa penyidik ke saksi LS. Di antaranya adalah soal proses administrasi pencairan dana desa Katu yang di duga kuat bermasalah. Salah satu dugaan masalahannya adalah pekerjaan proyek di lapangan tidak berjalan penuh tapi dana atau uangnya bisa cair 100 persen.

“Intinya kita melakukan pendalaman terhadap saksi kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi,” ujar jaksa Hazairin.

Pendalaman dilakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya terkait terjadinya dugaan korupsi DD Katu tahun 2019 Rp 1.500.000.000 yang merugikan negara hingga mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Dugaan korupsi muncul karena adanya kegiatan sejumlah proyek fiktif dimana fisik pekerjaannya di lapangan tidak ada dan atau ada tapi tidak selesai namun dananya dicairkan 100 persen.

Soal apakah Kadis PMD, LS, akan dipanggil lagi oleh penyidik, Kasi Pidsus Hazairin belum bisa memastikannya.

“Kalau keterangannya masih diperlukan tentu akan kita panggil lagi. Tapi untuk sementara kami menganggap keterangan dia sudah cukup,” tukas dia.

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan korupsi DD Katu tahun 2019 telah menyeret FL, mantan Kades Katu periode 2013-2019 sebagai tersangka.
Dugaan korupsi muncul atas laporan masyarakat dimana ada sejumlah proyek dari DD tersebut yang fiktif dan dikerja tidak tuntas namun anggarannya cair 100 persen.

Beberapa proyek DD Katu bermasalah tersebut, yaitu pembangunan Jembatan Gantung sepanjang 35 meter dengan anggaran Rp.318.479.470. Proyek jembatan ini dilaporkan tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan tapi dananya cair 100 persen. Kemudian proyek pembangunan plat deucker 2 unit dengan anggaran Rp.23.030.000.

Proyek ini tidak dikerja tuntas 100 persen tapi dalam laporan pertanggungjawabannya tertulis selesai 100 persen. Selain itu, ada juga item kegiatan pembangunan rabat beton sepanjang 150 meter dan 50 meter dengan anggaran Rp.104.925.000, serta pembangunan jalan usaha tani sepanjang 1.200 meter dengan anggaran Rp.338.305.000. Kedua kegiatan ini pun dijaksakan tidak dikerja namun dalam LPJ-nya dilaporkan 100 persen dilaksanakan dan anggaran cair 100 persen.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan tim penyidik Kejari Poso bersama tim teknis dari Inspektorat Poso, ditemukan fakta hukum bahwa pada kenyataannya pekerjaan fisik tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak selesai dikerjakan namun dibuat pertanggungjwaban pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 persen. Tidak selesainya pekerjaan tersebut diduga disebabkan dana atau anggaran kegiatan itu dikelola sendiri dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh mantan Kades Katu periode 2013-2019 berinisial FL,” ungkap Hazairin  sebelumnya.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas