Home Palu

Jembatan V Palu Tak Punya Amdal

604
JEMBATAN PALU V - Tampak pembangunan Jembatan Palu V yang menghubungkan Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga dan Kelurahan Tatura Selatan. (Foto: Dok)
  • Rekomendasi DLH Kota Palu Diabaikan

Palu, Metrosulawesi.id – Pembangunan Jembatan V Palu, yang menghubungkan Jalan Anoa 2 dan Kelurahan Nunu di Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan, ternyata tak memilik dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Padahal pengerjaan jembatan itu sudah mencapai 70 persen.

“Seharusnya, dokumen lingkungan tersebut, baik itu berupa Amdal maupun UKL/UPL terbit sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Diketahui, pekerjaan fisik Jembatan Palu V dilaksanakan pada Juli 2019,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Agus Winarno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Desember 2020.

Agus pun menceritakan kronologi, mengapa sampai saat ini proyek Jembatan V itu tak memiliki Amdal. Dia mengatakan, pihaknya baru menerima Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas PUPR pada Juli 2019. Permohonan secara resmi untuk pembuatan dokumen lingkungan Jembatan V Palu itu diterima pada November 2019.

“Artinya apa, sebelum Jembatan V Palu dimulai konstruksinya, kami sudah melakukan upaya komunikasi. Kami tidak bisa memaksa PUPR atau konsultannya membuat dokumen lingkungan ini, meskipun kami dengar anggaran pembuatan dokumen lingkungan ini melekat pada anggaran proyek itu,” jelasnya.

“Seharusnya pembuatan dokumen lingkungan ini masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan Jembatan V, tapi ini baru diajukan setelah berdiri atau pembangunan berjalan, maka jatuhnya DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Inilah dokumen lingkungan yang harus dipenuhi saat ini,” tambahnya.

DLH Kota Palu telah melakukan rapat teknis terkait draft pengajuan dokumen lingkungan untuk pembangunan Jembatan Palu V pada Desember 2019.

“Rapat itu untuk menentukan apakah draf dokumen yang disusun itu sudah sesuai aturan atau tidak. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap draf dokumen itu, dan kami telah kembalikan, karena ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan konsultan,” katanya.

FOTO BERSAMA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ridwan Karim (kanan), bersama Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan (paling kiri) di kantornya, Senin 6 Januari 2020. (Foto: Metrosulawesi/ Yusuf Bj)

Rapat tersebut kata Agus, pihaknya mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan draf pengajuan dokumen lingkungan pembangunan Jembatan V Palu.

“Poin-poin penting dalam perbaikan itu di antaranya adalah harus ada rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai. Karena berdasarkan hasil rapat, kaki jembatan berada di wilayah sungai atau sempadan sungai, walaupun sempadan sungai itu terbentuk dari material-material hasil sedimentasi,” jelasnya.

Salah satu poin hasil rapat DLH Kota Palu itu, yakni meminta pemrakarsa agar meminta surat rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai, mengenai boleh tidaknya menggunakan daerah sempadan sungai untuk kaki jembatan atau tidak.

“Dan sampai saat ini, kami belum terima dokumen perbaikan itu,” kata Agus.

Agus mengatakan, pihaknya hanya merekomendasikan temuan di lapangan terkait pembangunan Jembatan V Palu jika ada yang tidak sesuai.

“Untuk eksekusi tidak dari kami, misalnya pembongkaran atau apapun itu. Kami hanya mengeluarkan surat rekomendasi. Tapi kan banyak pihak terkait yang terlibat dalam proses ini, pihak terkait itulah yang melakukan eksekusi,” jelasnya.

Menurut Agus, pembongkaran, pencabutan izin itu dimungkinkan dalam aturan.

“Misalnya dari hasil pengawasan kita mengisyaratkan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kajian lingkungan, kasusnya pun sementara bergulir di lapangan, maka kami bisa rekomendasikan untuk melakukan penghentian sementara, pembongkaran, atau pencabutan izin. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan terlebih dulu,” jelasnya.

Reporter: Yusuf Bj
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas