Walikota Palu Hidayat meletakkan batu pertama pembangunan Jembatan Palu V, Rabu, 10 Juli 2019. (Foto Humas Pemkot Palu)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Agus Winarno, mengatakan, pihaknya telah menerima jawaban surat rekomendasi perbaikan draf dokumen lingkungan Jembatan V dari Dinas PUPR Kota Palu.

“Jadi kami telah menerima surat jawaban itu, dan Dinas PUPR Kota Palu akan melakukan perbaikan itu. Di sini saya tegaskan, dokumen lingkungan Jembatan 5 Palu itu bukan Amdal ya…tapi DPLH, atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi bentuk dokumen lingkungan yang akan terbit nanti atas Jembatan Palu V yaitu DPLH,” ungkap Agus melalui ponselnya, Selasa, 7 Januari 2019.

Dia menjelaskan, bahwa bentuk dokumen lingkungan DPLH itu ditetapkan karena proses pembangunan Jembatan Palu V itu sudah berjalan.

“Ketika suatu konstruksi bangunan telah berjalan, maka jenis dokumen lingkungan yang diterbitkan adalah DPLH, bukan Amdal. Ini yang harus kita ketahui bersama. Proses Amdal berjalan pada saat perencanaan. Dan ini tidak menyalahi aturan,” jelasnya.

Hal senada disampaikan, Kepala Dinas DLH Palu, Ridwan Karim. Kata dia, dokumen lingkungan Jembatan Palu V telah diproses oleh pihaknya.

“Jadi dokumen lingkungan itu sementara kami proses, yakni DPLH. Kita tunggu saja, yang pasti rekomendasi kami telah dijawab oleh Dinas PUPR Kota Palu. Karena proses pembangunan Jembatan V Palu sudah berjalan, maka dokumen lingkungannya DPLH, bukan Amdal,” katanya.

Seperti diberitakan Metrosulawesi, Senin 6 Januari, Jembatan V Palu, yang menghubungkan Jalan Anoa 2 dan Kelurahan Nunu di Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan, tak memilik dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Padahal pengerjaan jembatan itu sudah mencapai 70 persen.

“Seharusnya, dokumen lingkungan tersebut, baik itu berupa Amdal maupun UKL/UPL terbit sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Diketahui, pekerjaan fisik Jembatan Palu V dilaksanakan pada Juli 2019,” kata Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Agus Winarno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Desember 2020.

Agus pun menceritakan kronologi, mengapa sampai saat ini proyek Jembatan V itu tak memiliki Amdal. Dia mengatakan, pihaknya baru menerima Keterangan Rencana Kota (KRK) dari Dinas PUPR pada Juli 2019. Permohonan secara resmi untuk pembuatan dokumen lingkungan Jembatan V Palu itu diterima pada November 2019.

“Artinya apa, sebelum Jembatan V Palu dimulai konstruksinya, kami sudah melakukan upaya komunikasi. Kami tidak bisa memaksa PUPR atau konsultannya membuat dokumen lingkungan ini, meskipun kami dengar anggaran pembuatan dokumen lingkungan ini melekat pada anggaran proyek itu,” jelasnya.

“Seharusnya pembuatan dokumen lingkungan ini masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan Jembatan V, tapi ini baru diajukan setelah berdiri atau pembangunan berjalan, maka jatuhnya DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Inilah dokumen lingkungan yang harus dipenuhi saat ini,” tambahnya.

DLH Kota Palu telah melakukan rapat teknis terkait draft pengajuan dokumen lingkungan untuk pembangunan Jembatan Palu V pada Desember 2019.

“Rapat itu untuk menentukan apakah draf dokumen yang disusun itu sudah sesuai aturan atau tidak. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap draf dokumen itu, dan kami telah kembalikan, karena ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan konsultan,” katanya.

Reporter: Yusuf Bj
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas