USAI SIDANG - Roy M Babutung SH, bersama rekannya Agung SH. Kuasa dari pemohon praperadilan. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Hakim Kabulkan Praperadilan Pemohon Boni Peoleh untuk Seluruhnya

Palu, Metrosulawesi.id – Dalam amar putusannya, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA/PHI/Tipikor Palu, Yakobus Manu SH, mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang dimohonkan tersangka Boni Peole alias Papa Abi, dalam sidang putusan, Senin 29 Maret 2021.

Boni Peole alias Papa Abi, merupakan sopir truk yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana illegal loging oleh penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sulawesi. Kasus yang menjeratnya terjadi sekitar bulan Februari 2021 lalu. 

Boni memohonkan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sulawesi. Permohonannya teregister sejak 16 Maret 2021, dengan Nomor perkara 4/Pid.Pra/2021/PN.Pal.

Dalam putusan hakim tunggal, permohonan tersangka Boni Peole tersebut dikabulkan seluruhnya.  

“Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya,” ungkap Yakobus Manu membacakan amar putusannya.

Dalam pertimbanganya, Yakobus Manu menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan termohon Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sulawesi, mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penetapan tersangka, adalah cacat prosedural.  

Pertimbangannya, karena berdasarkan fakta  dan  saksi-saksi, pemohon (Boni Peole) telah ditangkap diamankan dan ditahan sejak tanggal 26 Februari 2021, namun termohon baru mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahanan serta pernyitaan barang bukti dari pemohon pada tanggal 1 Maret 2021.

“Jadi terlihat adanya kecacatan prosedur penangkapan dan penahanan atas diri pemohon. Karena meskipun termasuk sebagai langkah pengembangan operasi tangkap tangan, namun surat penahanan yang dibuat oleh ppns termohon terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021,” sebut Yakobus lagi.

Karena  tindakan itu, lanjut Yakobus, tidak hanya menyebabkan penangkapan terhadap pemohon yang cacat prosedur, namun proses selanjutnya yakni penahanan dan penengkapan tersangka juga menjadi cacat prosedur. Lebih parah dari tindakan termohon, dalam melakukan penangkapan dan penahanan yaitu membiarkan adanya anak di bawah umur harus mengikuti suatu proses projustitia, yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun sebab bertentang dengan  ketentuan UU Perlindungan anak.

Sehingga atas tindakan termohon itu salah satunya menimbulkan trauma fsikis, selama di tahan bersama ayahnya pemohon dari tanggal 26 Februari 2021 sampai tanggal 1 Maret 2021.

“Menimbang berdasar hal tersebut diatas, seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan termohon adalah cacat prosedural,” tegasYakobus.

Karena pertimbangan itulah, hakim tunggal mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Dan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut, serta memerintahkan termohon untuk segera membebaskan pemohon yang saat ini sedang ditahan  di rumah tahanan negara (Rutan) Maesa Palu.

Ditemui usai sidang, Roy M Babutung, SH, mengatakan sejak awal dirinya optimis kalau permohonan praperadilan kliennya akan dikabulkan. Pasalnya, tindakan yang dilakukan termohon penyidik  PPNS  Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sulawesi, telah jelas cacat prosedural.  

“Yang kami sangat sesalkan dari tindakan itu, anak pemohon yang masih dibawah umur ikut juka ditangkap dan ditahap, ini betul betul dikriminasi hukum terhadap anak. Alhamdulillah semua itu terjawab, putusan hakim tunggal memberikan rasa keadilan bagi pemohon,” tandasnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas