Home Politik

Cudy: Jika Tidak, Saya Tidak Tandatangan APBD-nya

20
BERI PIDATO - Gubernur Sulteng terpilih Rusdy Mastura menyampaikan pidato politiknya di Rakorwilsus Partai Nasdem. (Foto: Metrosulawesi/ Djunaedi)
  • Gubernur Terpilih Wajibkan Kepala Daerah Anggarkan Dana Bencana

Palu, Metrosulawesi.id – Gubernur Sulawesi Tengah terpilih, Rusdy Mastura, menyoroti sikap pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang lamban dalam mengatasi persoalan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi 28 September 2018. Pasalnya, hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidur di tenda-tenda pengungsian karena belum memiliki tempat tinggal.

Cudy sapan akrab Rusdy Mastura menyoroti hal itu, karena pemerintah dinilai pelit dalam mengeluarkan anggaran untuk pengadaan tanah masyarakat. Padahal, anggaran untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sudah tersedia, hanya persoalan lahan saja sehingga pembangunan terhambat.

“Saya sudah ketemu dengan tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), mereka bilang anggaran untuk pembangunan Huntap sudah tersedia, hanya saja lahannya masih bermasalah, sementara pihak Bank Dunia selaku penyokong anggaran tidak ingin lokasi pembangunan Huntap ada persoalan lahan,” tutur Cudy, saat memberikan sambutan dalam Rakerwilsus Partai Nasdem, Jumat malam 2 April 2021.

Di hadapan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Cudy menyampaikan kepemimpinannya kedepan akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan Huntap dan penyelesaian seluruh persoalan becana. Dia juga menegaskan bupati/walikota terdampak bencana, wajib mengalokasikan anggaran bencana ke dalam APBD-nya.

“Menyelesaikan persoalan bencana jauh lebih penting ketimbang membangun gedung wanita. Perubahan APBD 2021, sudah saya gubernurnya. Saya pastikan anggaran untuk bencana masuk di dalamnya. Untuk bupati/walikota terdampak bencana, wajib mengalokasikan anggaran bencana khususnya pembebasan lahan minimal Rp10 miliar, jika tidak ada, saya tidak tandatangan APBD-nya,” tegas Cudy.

Berdasarkan pertemuannya dengan tim RR, dibutuhkan sekitar Rp100 miliar menyelesaikan persoalan bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Dengan angka itu seluruh kebutuhan penanganan bencana terselesaikan, mulai dari penyediaan Huntap sampai penyediaan air bersih.

Mantan Walikota Palu itu juga menyoroti 10 tahun terakhir masyarakat Sulawesi Tengah tidak menikmati kekayaan alamnya yang dikeruk besar-besaran oleh perusahan. Bahkan di Morowali, kawasan industri tidak satu meterpun ada perusahan milik pemerintah.

“Bukannya menikmati kekayaan alamnya, justru Sulawesi Tengah masuk 10 besar kategori provinsi termiskin di Indonesia,” ujar Cudy.

Reporter: Elwin Kandabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas