BRI Unit Manonda. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Kuasa Hukum Ibu Mariam, Moh. Sjafari, SH mengungkapkan, hingga saat ini belum tercapat kesepakatan dalam upaya mediasi antara pihaknya dengan BRI.

“Sidang mediasi tanggal 26 Juli kemarin belum tercapai kesepakatan, kemungkinan besar akan lanjut ke persidangan,” kata Moh. Sjafari, SH melalui sambungan ponselnya, Kamis, 28 Juli 2021.

Dalam mediasi tersebut, kata pengacara yang akrab disapa Fery ini, pihak BRI meminta waktu untuk untuk mengganti 7 SK, 1 Kerpig, dan Taspen itu serta akan memberikan kredit ringan kepada kliennya, Ibu Maryam.

“Waktu mediasi  itu klien saya hadir. Di depan hakim mediator Ibu Maryam menolak keras permohonan BRI itu. Ibu Maryam mengatakan sejak 2013 lunas kreditnya, berarti sudah cukup sekali waktu yang diberikan kepada pihak BRI. Bahkan pada 2018 pascabencana Ibu Maryam baru mngetahui SK-nya itu sudah hilang. Hakim saja kaget mendengar penjelasan Ibu Maryam tersebut,” jelasnya.

“Ibu Maryam ini adalah korban likuefaksi, dia memasukkan agunannya dengan harapan untuk memperbaiki taraf hidupnya setelah bencana itu. Namun setelah dirinya mampu melunasi dengan susah payah, ternyata SK agunannya hilang, ini miris sekali,” tambahnya.

Fery mengatakan pihaknya saat ini tinggal menunggu sidang mediasi berikutnya yang diagendakan pekan depan.

Kata dia, yang digugat pihaknya adalah Direktur BRI pusat, cq Direktur atau Pimpinan Cabang BRI Palu, cq Kepala Unit BRI Manonda Palu.

“Gugatan yang kami ajukan itu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jadi tuntutan materilnya Rp5 Miliar, dan tuntutan immaterilnya Rp150 Miliar,” ungkapnya.

Diketahui, BRI Unit Manonda akhirnya dilaporkan nasabahnya, Mariam  pada  25 Februari 2021. Didampingi kuasa hukumnya, Mariam melaporkan pihak BRI Unit Manonda  atas dugaan tindak pidana perbankan melakukan penghilangan agunan berupa delapan  SK terdiri dari SK CPNS 2A, SK PNS 2A,SK 2B, SK 2C, SK 2D,  SK 3A, SK 3B, SK 3C, Karpeg, dan Taspen.

Muhammad Sjafari, selaku kuasa hukum Mariam, mengatakan, SK tersebut diduga hilang sejak 2013.

“Pada 2013 itu Ibu Mariam sudah melunasi kreditnya di BRI Unit Manonda dan ingin mengambil 8 SK PNS yang  diagunkannya. Cuma pada waktu itu  pihak BRI Unit Manonda malahan menawarkan Ibu Mariam sambung kredit lagi, tapi klien saya Ibu Mariam menolak, karena tidak butuh uang pada waktu itu,” kata Sjafari di Palu, Rabu,  24 Maret 2021.

“Ibu Mariam sering menanyakan agunannya ke BRI Unit Manonda, terakhir pada 2018, dan hingga saat ini agunan tersebut tidak pernah diserahkan ke klien saya. Saya selaku kuasa hukum Ibu Mariam menduga keras bahwa agunan tersebut, telah sengaja dihilangkan,  maka pada 25 Februari 2021 kami melaporkan BRI Unit Manonda secara institusi ke Polda Sulawesi Tengah,” ungkapnya lagi.

Reporter: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas