BERI KESAKSIAN - Kades Surumana, Basrudin (kanan) dan Kades Kampung Baru Aslan saat diambil sumpahnya di hadapan Pansus Hak Angket. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Panitia Angket DPRD Donggala Minta Keterangan Empat Kades

Donggala, Metrosulawesi.id – Empat kades blak-blakan di depan Pansus Hak Angket DPRD Donggala, Kamis 29 Juli 2021. Pansus Hak Angket yang sudah memasuki materi ketiga ini menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pengadaan alat teknologi tepat guna (TTG) dan website.

Empat kades yang memberi keterangan adalah Kades Toaya Kecamatan Sindue, Ompo Wijaya; Kades Sibayu Kecamatan Balaesang, Hajrin; Kades Tanah Mea Kecamatan Banawa Selatan, Basrudin; dan Kades Kampung Baru Kecamatan Balaesang, Aslan.

Ketua Pansus Hak Angket, Abd Rasyid yang didampingi Wakilnya Taufik Burhan memberi kesempatan pertama kepada Kades Toaya Ompo Wijaya untuk menjelaskan program TTG.

Ompo Wijaya mengatakan, program TTG tak ia anggarkan, tetapi kemudian pihaknya terpaksa menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan CV Mardiana.

“Lupa tanggalnya. Saya ingat saya disuruh tunggu di ruang kepala Inspektorat DB Lubis, setelah bertemu dengan Inspektur DB Lubis kami berdialog. Kemudian DB Lubis suruh saya tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) alat teknologi tepat guna (TTG),” kata Ompo.

Ompo mengatakan, dia adalah kepala desa baru yang tidak mengetahui tentang kebijakan TTG, ia menuju inspektorat dan bertemu DB Lubis itu untuk asistensi APBDes.

“Kami awalnya cuma mau asistensi APBDes saja di kantor Inspektorat, tapi kepala Inspektorat DB lubis mengatakan untuk pengembangan desa diperlukan program TTG dan kami dipaksa anggarkan TTG. Padahal desa kami tidak anggarkan TTG karena kami anggap mubazir, karena sebelumnya sudah ada bantuan dari NGO,” bebernya.

“Kami membayar TTG dengan harga Rp50 juta, website desa Rp49 juta termasuk pajak tahun 2021,” tambahnya.

Kades Toaya Ompo Wijaya (kanan) dan Kades Sibayu Hajrin (kiri) memberikan keterangan di hadapan Pansus Hak Angket DPRD Donggala, Kamis 29 Juli 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Hal senada juga dikemukakan Kades Sibayu, Hajrin. Dia mengaku terpaksa mengorbankan dana BLT untuk program TTG. Katanya lagi ada pejabat kecamatan Balaesang namanya Asrun yang menemuinya di desa.

“Bukan hanya program BLT yang tertunda pak, program lain juga kalau pak Kades tidak tanda tangan ini PKS (perjanjian kerja sama), tidak cair ADD dan DD. Dan pasti bapak kades diproses hukum,” kata Hajrin menirukan bahasa penekanan Asrun, staf Kecamatan Balaesang.

Ditambahkannya, pihaknya di desa belum paham tentang hukum, hanya konsultasi ke kecamatan saja dan terpaksa menganggarkan TTG.

Hal yang mengejutkan dikatakan Basrudin, Kades Tanah Mea, Kecamatan Banawa Selatan. Dia menegaskan Bupati Kasman Lassa sering berpidato dan berkata TTG itu penting sebagai tindak lanjut dari pelatihan Masamba. Kades berkacamata ini mengatakan tidak mau menandatangani PKS (perjanjian kerjasama) pengadaan teknologi tepat guna (TTG), tapi karena ada tekanan dari BPMD dan Inspektorat, maka pihaknya terpaksa menandantangani PKS tersebut.

“Pak dewan lindungi saya le. Saya sudah bicara jujur ini. Jangan sampai saya menjadi tumbal. APBDes kami diubah di kantor Inspektorat masukkan program TTG,” sebutnya.

“Pokoknya kami diancam, yang ancam BPMD Pak Jabal Nur, Inspektorat DB Lubis, Staf Keuangan Pembuat SP2D (surat perintah pencairan dana) ibu Rani, dikatakan tidak kasih masuk program TTG, tidak dicairkan ADD dan DD nya. Kalau mau jujur pak dewan alat TTG (teknologi tepat guna) di desa kami tidak ada gunanya, kecuali kalau untuk di-foto-foto pasti ada gunanya,” tutupnya.

Kemudian Kades Kampung Baru Kecamatan Balaesang Aslan mengakui ia didatangi berulang-ulang oleh direktur CV Mardiana dan mantan camat Labuan.

“Mardiana, dan mantan camat Labuan almarhum, datang terus ke kampung menyampaikan TTG, ya kami menganggarkan TTG pada tahun 2021 karena tahun 2020 dana tidak ada,” pungkasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas