TERIMA KADES - Pertemuan camat Sindue Tobata dan kepala desanya dengan Ketua DPRD Donggala Takwin beserta ketua Pansus Hak Angket dan anggotanya, Selasa 27 Juli 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Setelah Kades di Kecamatan Balesang, Balesang Tanjung, kini giliran Camat Sindue Tobata beserta kadesnya mendatangi DPRD. Mereka meminta kepada DPRD agar berdamai dengan Bupati.

“Kami datang ingin bersilaturahmi dengan DPRD, serta menanyakan situasi yang sekarang terjadi, termasuk persoalan TTG,” kata Camat Sindue Tobata, Agies. Selasa 27 Juli 2021.

Kades Siposo Abduh menjelaskan maksud kedatangannya bersama rekan-rekannya.

“Kita semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat, kami mendengar DPRD dan Bupati berseteru dan tidak harmonis, kami minta berdamai lah,” kata Abduh.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Takwin langsung memberikan pertanyaan kepada Camat.

“Maaf pak camat, komiu ke sini atas perintah atasan? Kenapa baru sekarang ramai-ramai mau ke DPRD? Tabe pak kades Sipeso kalau komiu menasehati kami dengan hadits kami juga bisa menjawabnya,” kata Takwin

Politisi PKS ini kemudian menjelaskan bahwa yang ada sekarang adalah DPRD bekerja, tidak ada yang berkelahi, DPRD digaji untuk berbicara bukan untuk berkelahi, DPRD menjalankan tugasnya sesuai amanah UU.

“Kami menjalankan tugas yang dilindungi UU, bapak kades sebagai orang nomor satu di desa, mari sama-sama membantu ciptakan situasi kondusif. Jangan sampai ada pihak ketiga mencoba memanfaatkan situasi sekarang,” sebutnya.

“Fungsi kami salah satunya adalah pengawasan, termasuk proses Hak angket sekarang. Jadi tak ada satu pun yang bisa melarang tugas kami diproses Angket. Dan ingat pak kades proses hak angket itu penyelidikan bukan menjatuhkan Bupati, bagaimana kalau haknya bapak kami ganggu,” jelasnya lagi.

Tempat yang sama ketua hak angket Abd rasyid menambahkan tujuan Hak angket ini meluruskan persoalan, bahkan rasid juga mengeluarkan sedikit haditsnya di depan kades dan camat katakanlah yang benar, walau itu pahit.

“Tidak ada di UU angket itu mau memakzulkan bupati. Kita hanya mau menormalkan kembali Pemerintahan Kabupaten Donggala. Untuk TTG tidak mungkin kami mau memenjarakan kades, justru kami melindungi kades,” tutupnya.

Reporter: Tamsyir Ramli

Ayo tulis komentar cerdas