Abd Rasyid. (Foto: Istimewa)

Donggala, Metrosulawesi.id – Pansus Hak Angket DPRD Donggala merespons gugatan perdata terhadap 30 anggota DPRD Donggala.

“Saya katakan salah diisi itu warga kasian, harusnya toples berisi kacang goyang, bukan diisi dengan kue topu-topu,” kata Ketua Pansus Hak Angket Abd Rasyid, di kantornya, Rabu 28 Juli 2021.

Mantan ketua tim Sukses Sakaya (Kasman Lassa-Moh Yasin) ini menjelaskan keinginan sekelompok orang untuk menggagalkan proses hak angket tidak disertai dengan pemahaman yang utuh. Ada sekelompok orang yang berupaya “menuduh” penggunaan hak DPRD sebagai perbuatan melawan hukum yang kemudian dengan gagahnya membawa cerita itu ke Pengadilan Negeri (gugatan perdata) yaitu Class Action.

“Pertanyaan kemudian akan muncul apakah penggunaan Hak DPRD bisa digugat secara perdata? Apalagi dengan judul besar Class Action,” sebut politisi PKS ini.

“Harusnya terlebih dahulu dipahami apakah penggunaan Hak DPRD bisa digugat secara perdata. Jangan sampai inilah yang akan disebut sebagai salah alamat, Prof Jimly pernah menyampaikan bahwa DPR hingga DPRD tidak bisa digugat secara perdata karena DPR/DPRD bukan subyek hukum perdata maupun pidana, DPR/DPRD adalah subjek hukum tata negara sehingga secara institusi tidak bisa digugat,” jelasnya.

Apalagi tambah mantan aktivis HMI MPO Makassar ini mengatakan, DPR maupun DPRD adalah lembaga representatif perwakilan masyarakat. Makanya dalam UUD 1945 hingga UU Pemerintahan Daerah ada Hak Anggota DPR/DPRD yang diberikan, salah satunya adalah Hak Imunitas (kekebalan hukum) di dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

“Jadi menggugat 30 anggota DPRD itu lucu, dari sisi judul saja sudah tidak kena dikasih nama class action. Apakah tepat penggunaan dan sasarannya? Class Action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili,” sindirnya.

“Terakhir, dan dalam sejarah Class Action di negeri kita semua telah diatur objeknya yaitu berkaitan dengan Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, dan hingga kehutanan yang semuanya berujung pada gugatan ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh institusi bahkan negara jika ada pelanggaran tersebut. Nah di sini sudah bisa dilihat gugatannya salah alamat, mencoba menuduh DPRD telah melakukan pelanggaran hukum melalui gugatan Class Action,” katanya sambil tertawa.

Selanjutnya kata Rasid lagi kita lihat isi menjadi cerita yang para penggugat, Yakni sejak kapan dokumen interpelasi dibawa ke APH? Apakah mereka tidak pernah mengikuti perkembangan atau memang ahistoris terhadap penggunaan Hak-Hak DPRD.

“Sungguh lucu dan jenaka karena dokumen interpelasi bukanlah yang dibawa ke APH (polisi, kejaksaan hingga ke KPK) melainkan adalah hasil Rekomendasi Pansus TTG.  Hasil rekomendasi Pansus TTG lah yang dibawa oleh DPRD ke semua level APH, bukan dokumen Interpelasi,” pungkasnya.

Materi Gugatan Diperbaiki

Informasi yang dihimpun, pada Selasa 27 Juli 2021 melalui kuasa hukumnya, Rafiq mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Donggala.

“Iya benar pak, ada Pak Rafiq, Selasa siang kemarin mendafatarkan gugatan perdata via e-coart (aplikasi pendaftaran gugatan), menggugat 30 anggota DPRD secara perdata, tetapi kami kembalikan untuk diperbaiki,” kata Linda, Staf Pelayanan Kasus Perdata di kantornya, Rabu (28/7/2021).

Dikatakannya lagi, setelah materi gugatan itu masuk diaplikasi e-court (aplikasi pendaftaran gugatan), selanjutnya diverifiksi oleh ketua pengadilan bersama wakil pimpinan dan hasilnya harus diperbaiki dulu.

“Setelah diverifiaksi kepala pengadilan materi gugatan ternyata masih perlu diperbaiki, bukan ditolak tetapi disuruh perbaiki dulu gugatannya, belum bisa kami proses,” sebutnya.

Terpisah kuasa hukum penggugat anggota DPRD, Abd Rahman Kasim dihubungi di ponselnya Rabu 28 Juli 2021 menjelaskan, memperbaiki atau merubah materi gugatan tidak persoalan, cuma kan lucu belum mengetahui substansi pada saat pendaftaran gugatan disuruh ubah.

“Nanti gugatan disampaikan dipersidangan, itu urusan pengadilan yang penting sudah mendafatar, kita tinggal menunggu panggilan sidang,” katanya.

“Itu urusan mereka yang penting perbaikan nanti dalam persidangan, kan nanti hakim tanya, bagaimana penggugat ada yang mau ditambah atau sudah siap, kalau toh sudah tidak ada tambahan atau ada perubahan maka sidang ditunda,” jelasnya.

Ditanya siapa ke 26 orang Donggala yang memperkarakan tiga puluh anggota DPRD, dia menjawab lupa identitas ke-26 warga yang dimaksud,pastinya bukan dari kepala desa.

“Saya lupa namanya, pokoknya ada di materi gugatan. Masyarakat yang menggugat, masing-masing kecamatan datang ke rumah konsultasi, jadi saya katakan daripada ramai-ramai ke DPRD sampai ratusan orang, ini kan Covid jadi harus hargai larangan pemerintah, jadi saya katakan menggugat saja, kalau di pengadilan hanya perwakilan saja, masalah benar atau tidak nanti dibuktikan,” sebutnya.

Ditambahkannya materi gugatannya adalah Class action, karena ada masyarakat yang merasa dirugikan, apa yang dirugikan bukan cuma uang, pajak desa sudah tidak jalan di desa, pajak itu untuk pembangunan, dan bayar gaji pegawai dan anggota DPRD.

“Perwakilan masyarakat, misalnya dari Kecamatan Banawa tiga orang, kan bisa saja tiga orang itu ada wakilnya lagi sampai 100 orang begitu itu class action, objek class action bukan cuma perlindungan konsumen, lingkungan hidup juga masyarakat dirugikan resah ribut-ribut, sedangkan Bupati dan DPRD dipilih oleh rakyat, kesimpulannya mau diterima gugatan atau ditolak pengadilan, pastinya saya sudah berusaha mencegah kerumunan masyarakat untuk datang ke DPRD, kalau mereka (masyarakat) tidak datang ke saya, saya juga tidak mau urus, supaya tidak ribut-ribut lagi jalan satu-satunya adalah gugat,” tuturnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas