PERTANYAKAN ANGKET - Perwakilan kepala desa dari Kecamatan Balesang dan Balesang Tanjung beraudince dengan ketua DPRD Donggala dan Panitia Hak angket di ruang kerja ketua DPRD, Senin 26 Juli 2021. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Sejumlah Kades Tanyakan Proses Hak Angket

Donggala, Metrosulawesi.id – Perwakilan kepala desa dari dua kecamatan, Balaesang dan Balaesang Tanjung menemui Ketua DPRD Donggala, Takwin pada Senin 26 Juli 2021. Mereka mempertanyakan proses hak angket yang tengah bergulir di DPRD Donggala.

Rombongan kepala desa yang dipimpin Camat Balaesang Tanjung, Ismail tersebut, diterima langsung Ketua DPRD, Takwin, didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.

“Kami ke DPRD bersama teman-teman kades bermaksud bertemu dengan panitia angket DPRD, mempertanyakan persoalan Hak angket,” kata Ismail.

Selain itu kata Ismail, di tingkat bawah para kepala desa kebingungan terkait informasi yang berkaitan dengan hak angket DPRD.

“Banyak informasi di kampung bahwa hak angket yang digulir DPRD mengakibatkan masyarakat resah. Padahal tidak seperti itu, desa aman dan tidak ada keresahan,” sebutnya lagi.

Sebelum ke DPRD Donggala, kepala-kepala desa itu mengaku lebih dulu singgah di kediaman Kepala Inspektorat Donggala, DB Lubis di Jalan Garuda Palu.

“Maaf pak kami sebelum ke DPRD, bertamu dulu di rumahnya kepala inspektorat pak Lubis di Jalan Garuda Palu,” kata Kades yang meminta namanya tidak ditulis.

Menanggapi pernyataan camat dan kepala desa satu per satu anggota DPRD memberikan penjelasan terkait posisi hak angket. Ketua Komisi I DPRD, Abu Bakar Aljufri mengatakan kades jangan takut. Dia meminta kepala desa untuk tidak takut di program TTG, utamanya dalam pemberian keterangan di pansus hak angket.

“Yakin saja kami tidak ada niatan memenjarakan kades di kasus TTG seperti isu di luar,” sebutnya.

Kemudian anggota Fraksi Golkar, Subhi menjelaskan, Hak Angket adalah hak yang melekat pada DPRD yang diberikan oleh UU, sehingga kades harus mendukung penggunaan hak angket ini agar ketahuan bahwa memang ada intervensi di program TTG.

“Jika kepala desa dan camat membaca tuntas UU terkait hak angket pasti mendukung dengan adanya proses hak angket,” bebernya.

Ketua Pansus Hak Angket, Abd Rasyid juga meminta kepada kepala desa dan camat agar tidak mengikuti permintaan oknum yang sudah mulai turun ke desa meminta hak angket dibatalkan.

“Pak kades ingat DPRD punya hak yang dilindungi UU. Bagaimana jika haknya komiu diganggu? Jika komiu mau mencampuri hak angket berarti anda melawan perintah undang-undang,” ujarnya.

“Pak kades silakan urus program desa dan haknya bapak saja ADD. Kalau ada yang meminta untuk menghentikan hak angket jangan tanggapi. Kepala gatal jangan kaki yang digaruk,” tambahnya.

Setelah mendapat penjelasan anggota DPRD, para kades serta camat merasa puas, dan membubarkan diri dengan teratur.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas