Home Politik

Bawaslu Tak Berwenang Batalkan SKCK

218
Dr Jalaluddin SH MH. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako Dr Jalaluddin SH MH menilai sangat keliru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sigi membatalkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Jalaluddin dengan tegas mengatakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan membatalkan SKCK yang merupakan produk hukum Kepolisian.

“Secara prinsip hukum yang bisa membatalkan SK harus yang membuat, tidak bisa lain yang membuat, lain yang membatalkan. Itu asas hukum, kita harus mengacu kesitu,” ujar Jalaluddin kepada Metrosulawesi, Kamis, 28 Maret 2019.

Dia kembali menegaskan amar putusan yang dikeluarkan Bawaslu Sigi menyatakan batal demi hukum dokumen syarat pencalonan berupa SKCK atas nama Saleh Lino Ratalembah dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Donggala merupakan langkah yang sangat keliru.

“Apapun pertimbangannya yang pasti Bawaslu tidak memiliki kewenangan membatalkan SKCK. Itu karena sampai sejauh ini tidak ada ketentuan yang mengatur Bawaslu bisa membatalkan SKCK,” ucapnya.

Saleh Lino Ratalembah sendiri merupakan calon legislatif (Caleg) DPRD Sigi dari Partai Gerindra yang berstatus terpidana. KPU Sigi menyatakan Saleh Lino Ratalembah tidak memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam daftar calon tetap (DCT) DPRD Sigi. Adapun salah satu alasan KPU Sigi adalah karena adanya putusan Mahkamah Agung terhadap Saleh Lino Ratalembah. Karena itu, KPU Sigi menerbitkan surat keputusan yang menyatakan Saleh Lino Ratalembah TMS sebagai caleg.

Namun kemudian Bawaslu Sigi meloloskan Saleh Lino Ratalembah sebagai salah satu Caleg partai besutan Prabowo itu. Selain meloloskan Caleg untuk DPRD Sigi tersebut, Bawaslu juga membatalkan surat keputusan KPU Sigi yang menyatakan caleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam DCT DPRD Sigi.

Jalaluddin mengatakan seharusnya Bawaslu Sigi tidak melolos seorang terdipana sebagai peserta Pemilu. Sebab kalaupun kemudian terpilih berpotensi akan dianulir dengan status terpidana yang melekat di Saleh Lino Ratalembah.

“Kasian juga kalau dia terpilih baru tidak bisa menjabat karena berstatus terpidana. Ini namanya Bawaslu Sigi memberi mimpi baik kepada caleg itu karena jika toh terpilih kemungkinan tidak akan dilantik,” kata dia.

Dr Jalaluddin menambahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera bertindak atas polemik ini.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas