AKBP Yudie S. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kasus fingerprint yang dilaporkan empat tahun lalu hingga kini tak kunjung tuntas. Kasus dengan kerugian ditaksir Rp700 juta itu masih ditangani di kepolisian.

“Cuma buktinya belum cukup. Masih ada beberapa sekolah yang belum ada datanya dan belum diminta keterangannya sama penyidik,” jawab Sugimulyono dihubungi via WA, Sabtu (23/10/2021).

Sugimulyono adalah salah satu pejabat di BPKP Sulteng yang membidangi APD (akuntabilitas pemerintah daerah).

Sementara itu, Kapolres Donggala AKBP Yudie, Sabtu (23/10) saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban.

Diketahui, absen sidik jari atau disebut fingerprint adalah proyek pengadaan tahun 2019.  Program ini diperuntukkan bagi sekolah dasar (SD) di Kabupaten Donggala.

Di tengah perjalanannya proyek pengadaan yang melekat di Dinas Pendidikan ini mengalami permasalahan. Penyebabnya, harga barang terlalu tinggi sehingga para penerima manfaat (kepsek SD) merasa kesulitan membayarnya.

Akibatnya, program pengadaan fingerprint ini berbuntut hukum. Pada 5 Desember tahun 2019 Polres Donggala menerima aduan dengan laporan polisi  LP-A/239/XII/2019/Reskrim/Res-Dgla, tanggal 05 Desember 2019 untuk ditindaklanjuti.

Tetapi hingga empat kali pergantian pucuk pimpinan di Polres Donggala kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian alat absensi fingerprint “jalan di tempat”.

Catatan media ini dari 16 kecamatan yang ada di kabupaten Donggala, hanya lima kecamatan yang mengadakan alat fingerprint ini. Lima kecamatan itu adalah kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Labuan, Balaesang, dan kecamatan Dampelas.

Kepala Sekolah Dasar (SD) yang mengadakan alat fingerprint di lima kecamatan sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres. Pun begitu juga dengan pejabat Dinas Pendidikan, salah satunya sebut saja  Najamudin Laganing yang pada saat itu menjabat sekretaris Dinas Pendidikan juga sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres. Tetapi faktanya, pasca pemeriksaan para saksi, kasus yang sudah memasuki tahun keempat. Padahal kerugian negara akibat program finger print diduga mencapai 700  juta.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas