Harun, SH. (Foto: Istimewa)
  • Apresiasi Hasil Rekomendasi PTDH Kapolsek di Parimo

Palu, Metrosulawesi.id – Hasil rekomendasi sidang komisi kode etik Polri  yang disampaikan  Kapolda Sulteng, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi , Rudi Sufahriadi, yang isinya mengenai  pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap salah satu Kapolsek di Parigi Mautong, Iptu IGDN  dari kepolisian, karena diduga tersandung kasus amoral terhadap korban S, menuai apresiasi dari Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Harun SH. Selain mengapresiasi Harun sang menghormati hasil sidang kode etik tersebut.

“Hal ini menunjukan bahwa institusi kepolisian serius dalam menindak anggotanya yang berbuat kesalahan,” katanya kepada Metro Sulawesi, di Palu, Minggu 24 Oktober 2021.

Harun  mengatakan, kasus ini menjadi contoh bagi anggota kepolisian, khususnya di lingkungan Polda Sulteng untuk menjaga sikap dan perilaku, sehingga benar-benar insan Polri yang bertugas mengayom masyarakat dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Institusi kepolisian di Indonesia saat ini sedang diuji oleh perilaku anggotanya,” sebutnya.

Menurutnya, tagar “percumalaporpolisi” tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan bentuk akumulasi dari kekecewaan masyarakat atas kinerja kepolisian, dalam menjalankan tugas. Polda Sulteng, kata dia, masih memiliki beberapa “pekerjaan rumah ” atas kasus-kasus yang disebabkan oleh oknum anggotanya, seperti diantaranya lagi kasus penipuan calon siswa (CASIS ) Bintara Polri juga harus diselesaikan dengan cepat dan transparan.

“Semua anggota yang terlibat harus dihukum. Tidak boleh ada yang dilindungi.Kita semua harus mendukung Polda Sulteng dalam menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran dan kejahatan demi penegakkan hukum yang adil dan bermartabat,” tutup Harun.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas