Moh. Ahlis Djirimu. (Foto: Ist)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu (*

GLOBALISASI ditandai dengan adanya tiga tahap perubahan paradigma dalam perdagangan internasional yakni ketakutan perdagangan (fear trade) yang dominan dianut pada masa merkantilisme. Di Eropa daratan, mazhab ini dikenal dengan istilah Colbertisme mengabadikan nama ekonom Prancis Jean-Baptiste Colbert. Mazhab merkantilis bermakna bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan dengan dominannya logal mulia berupa emas dan perak di dalam negeri. Mazhab ini menghasilkan persaingan sesama negara Eropa daratan baik persaingan dalam penjajahan maupun pelayaran. Lalu fear trade bertransformasi menjadi free trade melalui pengurangan hambatan perdagangan antar negara baik tarif maupun non tarif yang dikomandani oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai polisi perdaganga dunia. Munculnya blok-blok perdagangan merupakan antithesis atas free trade sehingga memunculkan paradigma ketiga dalam perdagangan internasional yakni fair trade. Paradigma ini menghendaki agar perdagangan internasional menciptakan perdagangan adil yang ditandai dengan tidak adanya satu negara yang neraca pembayarannya surplus pada 190an negara lain.

Balassa (1965) menyatakan terdapat lima tahap menuju integrasikan ekonomi. Free trade area (FTA) menjadi tahap pertama yakni adanya pembebasan tarif dan quantitative restrictions antar sesama negara anggota, tetapi masing-masing negara anggota FTA mempertahankan tingkat tarif kepada negara non anggota. Tahap kedua yakni custom unions atau penyeragaman pabean. Pada tahap ini terdapat penyetaraan tingkat tarif impor terhadap negara-negara non anggota. Tahap ketiga yakni common market atau pasaran bersama. Pada tahap ini, tidak hanya hambatan perdagangan yang dihilangkan, tetapi menghilangkan pula hambatan mobilitas faktor produksi antar negara. Tahap keempat yakni economic union. Tahap ini menggabungkan pengurangan hambatan perdagangan dan factor movement, dengan pelaksanaan harmonisasi kebijakan ekonomi nasional untuk menghilangkan diskriminasi sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan ekonomi antar negara. Tahap terakhir yakni completely economic integration (CEI). Pada tahap ini dilakukan integrasi kebijakan moneter, fiskal, sosial, countercycle, sehingga dibutuhkan kelembagaan supranational authority yang keputusannya mengingat semua negara. Kelima tahap di atas tidak wajib diikuti tahap demi setahap.

Adanya integrasi ekonomi ini menyebabkan munculnya era navigating the next industrial revolution (NIR) yang ditandai oleh keberadaan internet mengubah hidup dan bisnis. Dunia memasuki revolusi industri keempat (industry 4.0) yang ditandai oleh saling terhubungnya 43 persen penduduk dunia dan internet mentransformasi bagaimana bisnis dijalankan.

Indonesia dapat menjadi pusat energi digital Asia. Di tahun ini, Indonesia menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Transaksi e-commerce diperkirakan akan mencapai USD 130 milyar. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia menyumbang 60 persen PDB. Menurut Mc Kinsey Global Institute, UMKM berpindah ke bisnis online meningkat dua kali lipat. Sepuluh persen UMKM berimigrasi menuju ke sistem digital ekonomi yang memberikan kontribusi 5 persen dalam PDB. UMKM di Indonesia berjumlah 59 juta. Hal ini menjadi kesempatan bagi Indonesia sebagai energi digital di masa depan. Adanya kebijakan yang pro-inovasi akan menciptakan 1000 technopreneur setiap tahunnya.

Saat ini, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau proporsinya mencapai 54,68 persen dari 262 juta jiwa populasi Indonesia. 45 persen dari mereka mencari produk melalui internet selama 30 hari terakhir. 31 persen di antaranya membeli melalui personal computer (PC). 45 persen mengunjungi toko online. 40 persen membeli produk online serta 31 persen membeli melalui mobile phone. Tahun lalu, transaksi e-commerce mencapai 28,07 juta pembeli produk online atau meningkat sebesar 31 persen dari tahun sebelumnya. Total penjualan tahunan mencapai USD 7.056 milyar atau meningkat 22 persen year on year. Nilai ini setara dengan USD 251 rata-rata pendapatan dari tiap konsumen atau meningkat sebesar 8 persen year on year.

Di Tahun 2020, diperkirakan muncul 1000 start-ups tecnhopreneur nasional baru dengan nilai total aset mencapai Rp 150 triliun mengikuti jejak Kibar dan NextIcorn. Petani dan nelayan tidak mau ketinggalan karena diperkirakan ada 1 juta mereka berpindah ke sistem digital mengikuti jejak Petani, Limakilo, TaniHub menjadikan digital farming mempunyai dampak sebar merambah desa yang dapat menjadikan desa sebagai benteng atau jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19. Kontribusi sektor ini pada Tahun 2013 dalam PDB mencapai Rp 961 triliun atau setara dengan 10,58 persen. Di Tahun 2015, ada kenaikan pendapatan petani sebesar Rp 160 triliun atau 11 persen lebih. Selanjutnya, 8 juta UMKM akan menggunakan sistem digital mengikuti jejak Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Grabfood, Blanja, Blibli yang kontribusinya dalam PDB mencapai Rp 689 triliun sesuai BPS Tahun 2012. Ada empat Digital Unicorn yang telah berada the Next Indonesian Unicorn yakni Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Traveloka.
Saat ini terdapat 1000 digital tehnopreneur yang dipersiapkan menjadi the Next Indonesian Unicorn. Pada seed stage ini, gerakan nasional 1000 startup digital dipersiapkan melalui program kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan startup lokal.Tahap kedua yakni the stage: Missing Middle yakni the NextIcorn adalah tahap di mana adanya dukungan program kerjasama untuk menjadi startup Indonesia sebagai tempat investasi paling atraktif bagi mobilisasi dana dari investor di pasar asing. Tahap ketiga adalah Tahap Unicorn sebagaimana yang dijalani oleh Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Traveloka.

Dinamika energi ekonomi digital di Indonesia ini mengharuskan Bank Indonesia antisipatif mengaplikasikan bauran kebijakan. Satu dari lima bauran kebijakan yang berkaitan erat dengan ekonomi digital adalah kebijakan sistem pembayaran. Wujud kebijakan ini berupa Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Dokumen ini mempunyai misi suci membawa 91,3 juta penduduk atau 34,85 persen unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam sistem ekonomi dan keuangan formal berkesinambungan sekaligus memanfaatkan sistem digital. Dua alasan mendasari antisipasi ini yakni pesatnya peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan di dunia. Amazon, Paypal, Facebook, Art Financial, Financial Baidu, Apple merupakan penyedia jasa keuangan Bigtech. Paypal merupakan Bigtech terbesar yang penulis beberapa kali menggunakan jasanya ketika transaksi pembelian tiket Emirates di Prancis.

Kedua, teknologi digital mengubah perilaku manusia baik sebagai konsumen dan tenaga kerja terutama berpikir efisien, cepat dan tanggap pada perubahan jaman. Data menunjukkan bahwa di perkotaan, generasi milenial (Y), generasi X, baby boom dan veteran berturut-turut menggunakan telpon seluler mencapai 94,87 persen, 83,06 persen dan 51,25 persen. Di perdesaan, persentase penggunanya berturut-turut mencapai 87,65 persen, 70,08 persen, dan 36,13 persen. Secara keseluruhan, penggunaan telpon seluler pada ketiga generasi berturut-turut mencapai 91,62 persen, 77,02 persen, 43,72 persen.

Sistem Pembayaran Indonesia 2025 merupakan jawaban atas atraktivitas generasi Y, X, baby boom dan veteran dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan, kebijakan moneter dan stabilisasi sistem keuangan. Semua ini membutuhkan saling sinergi antar pemangku kepentingan meliputi UMKM, pelaku ekonomi, masyarakat, Bank Sentral sehingga melahirkan inovasi pada transformasi menuju era ekonomi digital dalam integrasi ekonomi dan keuangan global.

Hadirnya teknologi digital mengubah perilaku manusia baik sebagai konsumen dan tenaga kerja, karyawan, guru, dokter, mahasiswa, ibu rumah tangga, terutama berpikir efisien, cepat dan tanggap pada perubahan jaman. Pada pertengahan Desember 2019, saya berada di Kemendikbud. Dari kampusnya di Ciputat, anak sulung saya butuh kalkulator minta di Gosend saja. Jum’at sore pekan II di bulan Desember 2019, anak saya beli buku di toko alat kesehatan dan buku kedokteran tanpa harus mobilisasi dari Ciputat ke Rawamangun yang makan waktu, ganti bus trans Jakarta dan bermacet ria, serta adanya ancaman transmisi Covid-19 seperti saat ini. Pembayaran online memudahkan semua. Tunggu beberapa beberapa jam, bukunya tiba depan pintu kosnya.

Hadirnya digital mengubah segalanya termasuk pola pikir kita. Sektor pendidikan berubah. Kecenderungan ini mengubah perilaku belajar warisan kolonial ke digital atau online learning. Kini belajar tidak perlu di ruang kelas. Para siswa dan mahasiswa cukup mengakses ribuan konten yang ada di Platform Massive Open Online Courses (MOOCs). Hadirnya RuangGuru, Zenius, Quipper berlahan, tetapi pasti menggantikan “bimbel konvensional”. Fenomena ini disebut Edutech atau Edtech.

Pada sisi lain, dunia Kesehatan Digital tidak mau ketinggalan. Saat ini muncul startup yang memberikan solusi kemudahan mengakses layanan kesehatan secara digital. Halodoc telah mengintegrasikan layanan konsultasi dokter dan on-demand medicine bagi para pengguna aplikasinya. Startup berbasis konsultasi kesehatan bermunculan mengikuti Halodoc seperti Alodokter, Klikdokter, Konsula, Zenyum dan sebagainya seperti yang kita lihat di media online, stasiun comuter, dan lain-lain.

Di setiap kesempatan, kita selalu disuguhi dalam setiap belanja, transportasi online maupun aktivitas ekonomi lainnya dengan “satu kata” tadinya luar biasa menjadi terbiasa. Kata itu adalah “cashback”. Satu penyedia jasa pembayaran digital menuliskan bannernya: Hore Gajian….Cashback 60%…Wing-Stop..The Flavor Experts…Crunchy Wings..with “OVO”. Pada samping banner jasa digital payment ”Gopay” tidak mau ketinggalan: Gopay 20% Cashback. Adanya banner seperti ini tanpa kita sadari sedang terjadi Perang Digital antar penyedia jasa pembayaran digital. Suatu ketika, saat diskusi Economic Outlook 2020 di Kantor Price Waterhouse Cooper (PWC) di Jakarta, Mohammad Qodari pernah bilang pada penulis: pak hanya cashback andalannya, setelah cashback hilang, konsumen Indonesia mungkin jenuh pindah penyedia jasa pembayaran digital lain. Hal ini menunjukkan betapa kita orang Indonesia hanya termotivasi perang cashbacknya atau perang discount saja.

Selain itu, sistem pembayaran digital dimudahkan pula dengan adanya fitur “Paylater”. Tagline #Beli Hari Ini, BayarNanti menjadi kecenderungan baru di Indonesia. Konsumen dapat berbelanja melalui “berhutang dulu” yang dibayarkan dalam jangka waktu tertentu kemudian. Tahun lalu, konsumen mulai aware dengan hadir metode pembayaran baru ini. Data Market Outlook 2020 oleh Yuswohady et al (2020) menyebutkan bahwa beberapa penyedia jasa pembayaran digital melalui tagline #Beli Hari ini Bayar Nanti berada pada Top of Mind Paylater Application. OVO berada di peringkat pertama mencapai 51,9 persen diikuti oleh Gojek sebesar 49,9 persen, Shopee 34,8 persen, Traveloka 31,7 persen, Pegipegi 7,6 persen, Bukalapak 0,2 persen, al Okulaku 0,2 persen serta Kredivo dengan tagline buy now pay later berada pada 0 persen.

Untuk mengantisipasi permasalahan berkaitan metode pembayaran digital seperti di atas, terutama adanya kenyataan antara opportunity digital dan memitigasi risiko, beberapa hal yang perlu diperhatikan: pertama, diperlukan interlink yang kuat antara keuangan digital dengan ekonomi digital. Kedua, dunia perbankan perlu didorong untuk bertranformasi digital secara end to end.

Ketiga, memperkuat kolaborasi bank dengan fintech. Keempat, memerlukan penguatan regulasi, entry-policy, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital. Kelima, adanya keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan prinsip national interest, serta keenam memperluas akseptasi digital. Antisipasi risiko meliputi cyber risk, shadow banking, risiko sistemik, persaingan usaha. Tentu saja secara kelembagaan, BI, OJK, Kementrian Keuangan sesering mungkin bersinergi mengantisipasi adanya perubahan ini.

Satu dari beberapa perubahan sebagai persiapan memasuki Tatanan Kehidupan Baru dalam era Pandemi Covid-19 adalah penggunaan uang digital sebagai pendamping uang klasik berfungsi alat tukar-menukar dan transaksi non tunai masyarakat yang tidak berbunga. Satu dari berbagai wujud komitmen BI tersebut adalah membumikan pembayaran non tunai untuk menghindari masyarakat dari gangguan keamanan, inefisiensi, risiko gangguan kesehatan. Wujud transaksi non tunai itu adalah QRIS, singkatan dari QR Code Indonesia Standard). QR adalah serangkaian kode yang memuat data/informasi seperti identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Selama ini, terjadi fragmentasi sistem pembayaran yang bermakna bahwa konsumen sebagai user hanya dapat melakukan QR pada 1 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Akibatnya, merchant harus memiliki banyak QR yang berkonsekuensi pula harus memiliki banyak rekening pada berbagai PJSP.

Fenomena ini dirasakan kurang efisien karena harus memajang berbagai QR sehingga memenuhi ruang meja kasir. Setelah QRIS diberlakukan oleh BI, pengguna dapat melakukan scan QR dari semua PJSP. Demikian pula merchant, cukup memiliki 1 rekening pada 1 PJSP. QRIS menerapkan prinsip UNGGUL yang bermakna Universal yakni inklusi bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga tidak perlu membawa uang tunai atau melakukan konversi kurs di money changer yang menyita waktu dan tenaga saat antri, penggunan kertas, serta jauh dari ancaman transmisi kuman karena perpindahan tangan. GAMPANG bermakna transaksi dengan mudah dilakukan dan aman. Pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran dari HP, lalu scan QRIS dan periksana kebenaran nama merchant, lalu isi nominal pembayaran sambil memperlihatkan kebenaran nominalnya pada merchant, selanjutnya eksekusi. UNTUNG, bermakna satu untung bagi konsumen karena hanya 1 QR code bagi semua aplikasi, konsumen tinggal memperhatikan kecukupan cadangan depositnya dalam rekening saat ini maksmimum Rp 10 juta. LANGSUNG, bermakna transaksi berlangsung cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran, tanpa para merchant harus memeriksa lagi keabsahan uang tunai, tanpa uang kembali baik kertas maupun logam yang menimbulkan penularan virus COVID-19.

Dalam prakteknya, QRIS terbagi sesuai cara membuatnya yakni QRIS Statis dan QRIS Dinamis. QRIS Statis maksudnya merchantnya yang statis menunggu, yakni QR Code berisi identitas Merchant dan bersifat tetap, ditampilkan dalam sticker/print-out (QR digenerated satu kali). Nominal transaksi diinput oleh pelanggan pada mobile device customer (HP). Jadi yang aktif adalah pelanggan dalam pembayaran. Sedangkan pada QRIS dinamis, besaran nominal transaksinya diinput oleh merchant. QR Code dinamis dibuat secara real time pada saat transaksi sehingga QR Code berbeda untuk setiap transaksi. Pada kategori ini, merchant yang aktif menfasilitasi pembayaran konsumen berdasarkan bukti saling percaya. QRIS juga membuat nyaman pengguna ATM tanpa takut tertular droplet COVID-19 yang melekat pada gagang pintu ATM, tombol mesin ATM, tanpa takut kehilangan uang akibat kerusakan ATM dan/atau perilaku orang tak bertanggung jawab via ATM.

Selain itu, dalam hubungan spiritualitas dengan Sang Maha Pencipta, apa yang dilakukan tangan kanan, tidak perlu diketahui tangan kiri. Wujudnya, Zakat Mal, Infaq, Sadakah, sumbangan bagi rumah ibadah, sumbangan pribadi bagi panti asuhan tanpa dilakukan secara fisik. Celengan masjid cukup ditempelkan QR Scan sehingga jamaah cukup mengeluarkan HP saja melakukan scan QR. Inisiasi kerjasama antara Lembaga BAZIS, Pengurus Lembaga Keagamaan, Pengurus Panti Asuhan, BI, ASPI patut dilakukan pasca lebaran ini.

Tantangan di masa datang terletak pada pola mentradisikan mekanisme pembayaran digital non tunai ini di masyarakat hingga ke pelosok perdesaan lebih spesifik pada Usaha Kecil yakni usaha yang beromzet Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar per tahun dan memiliki aset Rp 50 sampai dengan Rp 500 juta. Demikian pula implementasi pada Usaha Mikro yakni usaha yang beromzet sampai dengan Rp 300 juta per tahun serta memiliki aset Rp 50 juta. Pada dua kelompok inilah tantangan pemasyarakatan QRIS dapat memiliki kesulitan karena kita ingin melakukan transformasi pola pikir mereka dari sistem tunai berbasis kalkulator yang telah mendarahdaging dalam peri kehidupan sehari-hari mereka dengan sistem digital non tunai yang membuat para pelaku usaha dan konsumen masih gagap teknologi. Strategi pelembagaan QRIS melalui anak-anak mereka generasi milenial dapat saja mempermudah pemasyarakatan QRIS melalui kerjasama pembinaan antara BI dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulteng dan Dinas Koperasi dan UMKM 13 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Regionalisasi QRIS di ASEAN telah menjadi pembuka kunci dalam pembayaran internasional

(*Lektor Kepala Ekonomi Internasional pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB-Untad

Ayo tulis komentar cerdas