COPOT KAJATI - Masa aksi dari LS ADI saat membakar keranda mayat bentuk kekecewaan terhadap Kejati Sulteng, yang menghentikan kasus Jembatan Palu IV. (Foto: Metrosulawesi/ Sudirman)
  • Terkait Dikeluarkannya SP3 Terhadap Kasus Korupsi Jembatan Palu IV

Palu, Metrosulawesi.id – Buntut dikeluarkannya surat penghentian penyidikan perkara (SP3)  terhadap kasus dugaan korupsi pembayaran ekskalasi jembatan IV, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mendapat kiriman keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di Sulteng. Kiriman keranda itu, bagian dari aksi unjuk yang dilakukan Lingkar Studi-Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Palu.

Padahal, Kajati Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeilohy dalam pamfletnya bertuliskan, ”Selama saya bertugas di Sulteng, tidak sejengkal pun ruang untuk para koruptor. Siapapun dia dan backing-backingnya, hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Karena itu, masa aksi meminta agar Kajati Sulteng dicopot.

“Nampaknya hanya bualan untuk pencitraan semata. Kami menganggap Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy telah masuk angin dan gagal menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan keadilan di Sulteng,” kata Korlap Aksi Lingkar Studi-Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI), Mastang.

Sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan dan meluapkan emosi, puluhan massa LS-ADI lalu membuat lingkaran dan membakar keranda berisi ban-ban bekas dan poster Kajati Sulteng. Dan sambil terus meneriakan yel-yel copot Kajati Sulteng. Situasi sempat memanas antara masa aksi dan aparat kepolisian, terjadi tarik menarik dan kejar-kejaran. Namun situasi tetap kondusif serta terkendali.

Ketua LS- ADI Kota Palu, Rully S Alim dalam orasinya menyampaikan, pihaknya melakukan pengawalan kasus dugaan korupsi Jembatan IV dengan melaksanakan 7 kali aksi dan 3 kali audiensi dengan pejabat Kejati, dengan harapan bisa mendorong Kejati dalam pengungkapan kasus.

“Sudah tiga kali pergantian Kajati dan rotasi pejabat-pejabat menanganinya, akhirnya kasus ini diberhentikan (SP3),” ungkapnya kesal.

Dia juga mengatakan kalau akan berkoordinasi dengan LBH Hukum di Sulteng, untuk selanjutnya mengambil langkah untuk mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap tindakan Kejati Sulteng tersebut.

“Langkah hukumnya, kita akan berencana lakukan praperadilan terhadap tindakan Kejati Sulteng yang mengeluarkan SP3 kasus itu,” tutupnya.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas