Hendi. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Perusahaan Abaikan Surat Dinas Perkebunan Sulteng

Donggala, Metrosulawesi.id – Petani sawit di Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala mengeluhkan harga beli yang dikeluarkan oleh perusahaan sawit PT LTT (PT Lestari Tani Teladan). Keluhan harga itu didasari pada berita acara yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah per 13 Januari tahun 2022.

Dalam berita acara penetapan harga beli sawit ber nomor 525/0428/B-SPHP/Disbunnak, disebutkan harga sawit untuk wilayah Provinsi Sulteng ditetapkan sebesar Rp2.961 per kilogram.

Namun kenyataaan di lapangan surat tersebut tidak diindahkan oleh pihak PT LTT. Perusahaan itu membeli sawit sawit petani dengan harga di bawah ketentuan dari surat tersebut, yakni hanya Rp 2.750 per kilogram.

“Surat dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah tidak laku. Harga yang ditentukan di berita acara tertera Rp2.961 per kilogram, tapi pihak PT LTT di Kecamatan Rio Pakava hanya membeli Rp2.750 per kilo sawit kami. Jadi ada selisih Rp200 lebih,” kata Amir, salah satu petani sawit asal Rio Pakava kepada wartawan di kantor DPRD Donggala, Jumat 14 Januari 2022.

“Kalau dikalikan satu sampai lima ton per hari, miliaran rupiah keuntungan PT LTT. Kita petani yang susah,” tambahnya.

Amir mengaku, dirinya dan petani di Rio Pakava merasa dirugikan dengan permainan harga tersebut.

“Olehnya dalam waktu dekat kami akan melapor ke Asosiasi Kelapa Sawit untuk mempertanyakan persoalan harga ini,” sebut mantan ketua Panwas Kecamatan Rio Pakava itu.

Wakil Ketua Apkasindo (Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia) Kecamatan Rio Pakava, Nyoman yang dikonfirmasi via telepon membenarkan adanya ketidaksesuaian harga yang dilakukan pihak PT LTT di Kecamatan Rio Pakava.

“Iya benar PT LTT tidak ikut harga Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka (PT LTT) tidak patuhi aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait penetapan harga sawit,” sebutnya.

Nyoman mengaku pernah mengadukan hal ini ke perusahaan LTT, namun pengakuan dari pihak PT LTT bahwa mereka tidak mengikuti harga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah karena kelompok tani di kecamatan Rio Pakava memilih mengikuti harga Provinsi di Sulawesi Barat.

“Sudah ketemu kami dengan pihak PT LTT bersama Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah pertanyakan harga sawit. Cuma jawabannya PT LTT katanya sudah bersepakat dengan kelompok tani mengikuti harga Provinsi Sulawesi Barat, dan tidak mau ikut harga Propinsi Sulawesi Tengah,” bebernya.

“Namun keterangan pihak PT LTT tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika kami Apkasindo serta pihak Dinas Perkebunan Sulteng mempertanyakan bukti surat kelompok tani kalau benar menyetujui mengikuti harga Provinsi Sulawesi Barat. Nyatanya pihak PT LTT tidak bisa kasih lihat bukti ke kami kalau kelompok tani ikut harga Sulawesi Barat. Tidak ada hitam di atas putih,” jelasnya.

Terpisah CDO PT LTT Hendi yang dikonfirmasi, mengatakan dasar tidak mengikuti harga Propinsi Sulteng karena petani sawit di Rio Pakava bukan mengelola kebun plasma, dan pihaknya tidak ada ikatan dengan petani Rio Pakava.

“Kami membantu membeli buah sawit masyarakat, tetapi kami tidak ada ikatan MoU dengan petani sawit. Masyarakat bukan mengelola kebun plasma (kebun yang dibangun perusahaan) dan pada saat pembangunan kebun plasma belum ada regulasi. Mau jual ke kami silakan, tidak juga tak apa,” sebutnya.

“Kami bukan menghindari mari bicarakan dulu dengan Dinas Perkebunan Provisni Sulawesi Tengah, tetap akan berkoordinasi, tapi bukan dengan petani, tapi ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas