Isman. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Praktisi hukum menilai pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Palu merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah dalam hal ini H. Rusdi Mastura.

Praktisi hukum yang juga mantan ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulteng, Isman SH mengatakan, kewenangan gubernur tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2019 tentang penunjukan sekretaris daerah.

“Jadi pengangkatan pejabat sementara itu adalah kewenangan gubernur. Namun bisa juga yang diusulkan oleh bupati atau walikota. Karena pengangkatan plt untuk mengisi kekosongan jabatan yang kosong” ujarnya saat ditemui Metrosulawesi di Palu, Jumat 14 Januari 2022.

Isman menambahkan dalam Permendagri tersebut telah jelas. Dimana walikota hanya mengusulkan tapi yang menentukan adalah gubenur. Sehingga tidak ada salahnya jika gubernur Rusdi Mastura menunjuk Richard Djanggola sebagai plt Sekdakot Palu untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Sekdakot sebelumnya yakni Asri. SH.

“Persyaratannya harus mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 19 tahun 2019 itu. Jadi tidak ada salahnya kalau Sekdakot plt ditunjuk langsung oleh gubernur. Kan sifatnya hanya sementara sambil menunggu Sekdakot yang definitif,” tegasnya.

Polemik plt Sekdakot tersebut menurut Isman sebaiknya diselesaikan secara damai antara gubernur dengan walikota sehingga tidak menjadi pertanyaan di masyarakat.

Dimana kata dia gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

Polemik plt sekdakot Palu sama seperti polemik sekdakot Manado Sulawesi Utara. Dimana gubernur Sulut menyurati walikota Manado untuk membatalkan pengangkatan Sekdakot.

Reporter: Salam Laabu
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas