Ibrahim A Hafid. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.id – Pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah No.10 Tahun 2017 tentang Pungutan dan Sumbungan Biaya Pendidikan, mendapat aperesiasi dari anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim A Hafid. Keputusan ini dinilai tepat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

Dicabutnya Pergub 10/2017 sejalan dengan perjuangan Ibrahim Hafid. Pasalnya, semenjak wacana penerbitan Pergub tersebut, Ibrahim Hafid sudah menolaknya. Menurutnya saat itu (pemerintahan Longki Djanggola), kehadiran Pergub pungutan biaya sekolah akan memberatkan orang tua siswa.

“Langkah gubernur (Rusdy Mastura) mencabut Pergub sudah tepat. Ini meringankan biaya orang tua siswa, sekaligus pencabutan ini wujud realiasi janji kampanye Rusdi Mastura,” tutur Ibrahim A Hafid, Selasa 4 Januari 2021.

Tidak adanya Pergub pungutan, Ibrahim berharap animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya makin tinggi, karena tidak di ‘hantui’ biaya lagi, apalagi di tengah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat masih belum stabil.

Meskipun gubernur sudah mengambil kebijakan tersebut, Ibrahim tetap mendorong pihak sekolah kreatif, utamanya dalam meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan bakat siswa.

Dia juga mendorong pemerintah menyiapkan seluruhnya kebutuhan sekolah, khususnya berkaitan dengan pembiyaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, suka tidak suka, masih banyak tenaga honor yang mengabdi di sekolah.

“Sekolah juga perlu kreatif. Buka ruang keterlibatan pemerhati pendidikan, apa yang menjadi keunggulan sekolah tersebut harus dikampanyekan sehingga tetap menarik pihak ketiga dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan disekolah tersebut,” ujar politikus partai Nasdem ini.

Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah ini juga menekankan agar pemerintah bertanggungjawab penuh dalam menjamin pendidikan masyarakat, khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Reporter: Elwin Kandabu

Ayo tulis komentar cerdas