Dr Asep Mahpudz. (Foto: Dok Metrosulawesi)
  • Berharap Pasal 5 Segera Direvisi

Palu, Metrosulawesi.id – Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr. Asep Mahfudz, menilai Pasal 5 Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menggunakan paradigma barat dan sangat liberal, tidak menggunakan paradigma Pancasila yang menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

“Untuk itu, sebagai tenaga pendidik, saya berharap agar Kemendikbud-Ristek segera merevisi Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut, khususnya Pasal 5, karena bertentangan dengan paradigma Pancasila yang berketuhanan,” kata Asep, melalui ponselnya, belum lama ini.

Kata Asep, dalam Pasal 5 itu, banyak mengandung frasa “persetujuan korban”, sehingga mengandung makna sepanjang ada persetujuan maka di dalamnya tidak ada pelanggaran seksual.

“Seperti Pasal 5 ayat (2) huruf i. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jika membaca dan melihat Pasal 5 ayat (2) huruf i, ada frasa tanpa persetujuan korban, artinya sepanjang itu ada persetujuan korban, maka itu tidak menjadi persoalan, artinya ini ada pelegalan,” ujarnya.

Kata dia, begitu juga dengan 5 ayat (2) huruf f “Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban”. Lagi-lagi ada frasa tanpa persetujuan Korban, dan ini bisa menjadi alibi pelaku untuk membenarkan perbuatannya mengambil, merekam, dan mengedarkan foto atau rekaman korban, bahwa ia telah sepersetujuan korban.

Sekalipun kata Asep, bahwa dengan terbitnya Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu, sesungguhnya sudah ada keinginan baik dan ikhtiar pemerintah dalam pencegahan dan penanganan sikap dan perilaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, hanya saja pemerintah lalai dan tidak mensosialisasikan dan meminta masukan dari masyarakat sebelum Permendikbud-Ristek Nomor 30 Tahun 2021 itu disahkan.

“Sebetulnya jika pemerintah melakukan sosialisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat, atau ormas dalam hal meminta masukan terkait Permendikbud-Ristek itu sebelum disahkan, maka kekeliruan kemungkinan kecil terjadi. Olehnya itu, sebaiknya Pasal 5 itu segera direvisi, karena ini paling kontroversi, sangat liberal, bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” imbuhnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas