Joko Pranowo. (Foto: Dok)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, menegaskan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) tahun 2022 yang telah ditetapkan di Sulawesi Tengah, harus dilaksanakan perusahaan mulai 1 Januari mendatang. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan siap-siap dipidana sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tidak dilaksanakan terkait dengan pidana, satu sampai empat tahun atau denda Rp100 sampai Rp400 juta. Itu termasuk kejahatan karena pelanggaran,” tegas Joko, Minggu 5 Desember 2021.

Ditegaskan pula, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang memutus UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tidak serta merta membatalkan untuk berlakunya UMP/UMK 2022. Sebab UU Cipta Kerja tetap berlaku setidaknya sampai dua tahun ke depan sesuai putusan MK.

Namun demikian, Joko menjelaskan UMP/UMK hanya berlaku bagi perusahaan menengah ke atas dengan omset di atas Rp15 miliar per tahun. UMP/UMK tidak berlaku bagi usaha mikro. Untuk Sulteng disebut perusahaan menengah ke atas semua taat melaksanakan UMP/UMK.

Disnakertrans Provinsi Sulteng mencatat meski pandemi, masih terdapat 2.170 perusahaan di daerah ini. Dari jumlah itu, 1.601 merupakan usaha mikro dan perusahaan kecil sebanyak 265. Sementara sisanya usaha menengah 232 perusahaan dan skala besar 72 perusahaan.

Sebelumnya, Joko mengungkapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 telah ditetapkan. Dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, ada enam kabupaten yang harus mengikuti nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 per bulan. Enam kabupaten tersebut yakni Sigi, Donggala, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), Banggai Kepulauan dan Banggai Laut (Balut).

“Hanya tujuh kabupaten/kota bisa menggunakan UMK yang ditetapkan karena lebih tinggi dari UMP berdasarkan PP 36 Tahun 2021,” ungkap Joko kepada Metrosulawesi, Kamis 2 Desember 2021.

Adapun tujuh kabupaten/kota dimaksud yakni Palu, Parigi Moutong, Poso, Buol, Banggai, Morowali, dan Morowali Utara. Diketahui, Gubernur H Rusdi Mastura, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng Tahun 2022 sebesar Rp2.390.739 perbulan pada Jumat 19 November 2021.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas