Dr Ahlis Djirimu. (Foto: Istimewa)
  • Terkait Calon Direksi Bank Sulteng

Palu, Metrosulawesi.id – Sudah beberapa bulan ini, Bank Sulteng belum memiliki komisaris dan direksi definitif. Sejumlah nama yang diusulkan Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura, sampai saat ini belum menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menanggapi hal itu, Pengamat Perbankan sekaligus Akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Dr Ahlis Djirimu mengatakan, sebaiknya setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemegang saham, selalu konsul dengan OJK yang menguasai aturan sekaligus mengawasi industri perbankan, termasuk dalam penunjukan direksi.

Ahlis mengatakan, mereka yang akan duduk sebagai direksi haruslah mereka yang menguasai ilmu perbankan.

“Mereka yang akan menjadi direksi dalam RUPS, adalah mereka yang menguasai, baik praktek maupun background ilmu perbankan. Serta mereka yang menantang risiko kompetisi, karena setiap yang lahir dari kompetisi adalah mereka yang produksi dan menguasai ekonomi digital,” katanya menjawab Metrosulawesi, Selasa 30 November 2021.

Seperti diketahui, Gubernur Rusdy beberapa waktu lalu sudah mengusulkan sejumlah nama untuk menduduki jabatan komisaris dan direksi Bank Sulteng. Mereka di antaranya: Maksy Sarkawi (Komisaris Utama), Tinus Nuwanto (komisaris), Silas Djuma (direktur utama).

Ditanya sejauh mana pengenalannya terhadap nama-nama calon komisaris dan direksi Bank Sulteng? Ahlis mengaku tidak mengenal nama-nama tersebut.

“Tetapi sebaiknya tenaga profesional perbankan,” katanya.

Saat ini kata Ahlis, Bank Sulteng telah bergabung dengan Mega Corporate, yakni Pemprov Sulteng memiliki saham sekitar 35 persen, Mega Corporate 29 persen, sisa saham lainnya dimiliki oleh 13 kota dan kabupaten.

“Artinya, Bank Sulteng telah bergabung dalam kerjasama usaha bank (KUB), sehingga tidak perlu lagi kewajiban menaikkan modal inti. Konsekuensinya, Mega Corporate berhak dalam penunjukan prifesional direksi maupun komisaris, demikian pula Pemprov,” jelas Ahlis.

Seperti diberitakan Metrosulawesi, Selasa 30 November 2021, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura akan menyurat ke pemerintah pusat terkait lambannya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisaris dan direksi Bank Sulteng oleh OJK.

‘’Gubernur akan menyurat ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia,’’ kata Adiman, Kabag Humas, Publikasi dan Dokumentasi, Biro Administrasi Pimpinan, Setdaprov Sulteng, Senin 29 November 2021.

Menurut Adiman, soal direksi dan komisaris PT Bank Sulteng menjadi bahan pembicaraan Gubernur H Rusdy Mastura saat menerima kunjungan Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) Badrun Nggai di ruang kerjanya pada Senin 29 November 2021.

Adiman mengatakan, Gubernur akan menyampaikan kepada pemerintah pusat soal keterlambatan pelaksanaan fit and proper test OJK terhadap orang-orang yang diusulkan sebagai direksi dan komisaris PT Bank Sulteng.

‘’Karena belum ada direksi dan komisaris yang definitif, berpengaruh pada kinerja PT Bank Sulteng. Sehingga hal ini juga dapat berdampak pada program-program pembangunan sesuai visi misi gubernur, karena Bank Sulteng milik pemerintah daerah,’’ katanya.

Menurut Adiman, Gubernur berharap OJK Sulteng segera melakukan fit and proper test kepada nama-nama yang sudah diusulkan sebagai calon direksi dan komisaris PT Bank Sulteng. Berdasarkan hasil fit and proper test gubernur akan melantik direksi dan komisaris PT Bank Sulteng yang definitif.

Reporter: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas