Dr. Syamsuri S.Ag, M.Ag. (Foto: Istimewa)

Oleh Dr. Syamsuri S.Ag, M.Ag. *)

Pada abad ke-16,  para raja Bugis melakukan jalinan kerjasama dengan kerajaan kerajaan tetangga, untuk memperkuat kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Upaya-upaya kerjasama itu adalah aliansi Tellumpoccoe dan aliansi  Ajattappareng. Aliansi Tellumpoccoe (tiga puncak tinggi atau sebutan kerajaan), meliputi jalinan kerjasama tiga kerajaan yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo, yang kemudian terkenal  dengan sebutan akronim BOSOWA (Bone Soppeng Wajo).  Sedangkan aliansi Ajattappareng adalah persekutuan lima kerajaan kecil, yaitu  Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta. Makna Ajatappareng dalam bahasa Bugis adalah sebelah) barat danau.  Danau yang dimaksud adalah Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya di bagian tengah Sulawesi Selatan.

KEKUATAN  dari persekutuan kerajaan-kerajaan Bugis, kemudian mampu meluaskan ideologi ke seantero nusantara, sehingga terkenal raja-raja Bugis di Aceh, Opu Daeng lima bersaudara masuk di wilayah Melayu, hingga terbentuknya jabatan Yang Dipertuan Agung Muda, yang banyak memengaruhi sistem pemerintahan negara Kerajaan Malaysia. Sedangkan persiapan perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa jejak kepahlawanan Bugis, seperti La Maddukkelleng, La Mohang Daeng Mangkona, Petta Senipah Makkulawue, dan Raja Bone ke-24 Sultan Ismail Muhtajuddin pernah datang berdakwah di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara.

Setelah sukses di wilayah barat nusantara, perluasan pengaruh memasuki beberapa wilayah di kawasan timur. Pada tahun 1890, Raja Bone ke-23 La Tenritappu Sultan Ahmad Saleh mengirim pangeran yang bernama La Bunue ke wilayah timur yang melintasi Tojo, Ampana, dan Bongka hingga utusan itu sampai di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. La Bunue dalam karir diplomasinya berhasil menyatukan tiga kerajaan yaitu Bone, Suwawa, dan Bintauna. Apresiasi diberikan kepadanya dengan penobatan sebagai Raja Bone Suwawa. Kini wilayah kerajaan itu sudah berbentuk Kabupaten Bone Bolango dengan ibukota Suwawa Provinsi Gorontalo.  Sedangkan wilayah Bintauna masuk dalam kawasan Provinsi Sulawesi Utara.

Mandat Raja Bone ke-23 Sultan Ahmad Saleh, Tahun 1220 Hijriyah / 1802 Masehi. (Foto: Istimewa)

Tapak petilasan La Bunue mencapai wilayah Kerajaan Suwawa dan Kerajaan Bone (kini masuk dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan ibukota Suwawa Provinsi Gorontalo) serta Kerajaan Bintauna (kini dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi). La Bunue kemudian selalu disebut bangsawan dari Bone (Wa Arung Ta Bone), lalu populer dengan nama Wartabone. Raja Wartabone memimpin Kerajaan Bone Suwawa pada tahun 1830 – 1849 M dan tahun 1875 – 1880 M.         

Selama pemerintahan Raja Wartabone, juga menghadapi pendudukan Belanda, sehingga sebagai utusan Kerajaan Bone harus mampu melakukan siasat berupa penguatan siasat dan strategi. Penguatan ideologi dilakukan dengan mengirim putra pertama untuk belajar agama Islam dan pendidikan kader pemerintahan di pusat Kerajaan Bone. Putra Mahkota yang bersangkutan adalah La Iboerahima Wartabone.

Sehubungan dengan penguatan kekuasaan hegemoni Kerajaan Bone di wilayah Sulawesi Tengah. La Iborahima Wartabone diutus oleh Raja Bone ke-24 Sultan Ismail Muhtajuddin untuk melakukan komunikasi dengan para raja di Sulawesi Tengah yang mendapatkan legitimasi dari Kerajaan Bone.  Taktik penguatan hegemoni di Sulawesi Tengah, La Iboerahima Wartabone menempati sebuah entitas kekuasaan yaitu Kerajaan Bone Tatura.

Kerajaan Bone Tatura adalah penguatan aliansi Kerajaan Bone di Sulawesi Tengah. Keberadaannya sebagai naungan legitimasi kerajaan-kerajaan lokal, dengan pemberian pusaka kekuasaan. Payu Pelanti (payung kebesaran menandai pelantikan raja), Luna Pelanti (bantal tempat duduk ketika raja diberi amanah memangku kekuasaan), dan Toko’ Pelanti (tombak kebesaran yang mengawal prosesi pelantikan raja). 

Konstruksi ideologi Kerajaan Bone di Sulawesi Tengah juga menganut sistem tiga-tiga (tellu-tellu). Refleksi Tellu-Tellu dapat dilihat pada nama Kabupaten Toli-Toli. Ada tiga basis ideologi pada hegemoni Kerajaan Bone di Sulawesi Tengah, yaitu mabbaligau, maggau, dan mattanggauk. Mabbaligau disematkan kepada Kerajaan Tatanga, sehingga dikenal Baligau Tatanga. Maggau disematkan kepada Kerajaan Sigi, Kerajaan Palu, dan Kerajaan Parigi, sehingga dikenal Magau Sigi, Magau Palu, dan Magau Parigi. Sedangkan Mattanggauk disematkan kepada Kerajaan Tontoli atau Toli-Toli sehingga terdapat pantai Gaukan dan Raja Mohammad Saleh Bantilan bergelar Mattanggauk.

Kedudukan Raja Wartabone di Kerajaan Bone Suwawa dan La Iboerahima Wartabone di Kerajaan Bone Tatura, seperti penempatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, dan penempatan Gubernur Jenderal Inggris di Australia. Batavia yang kemudian menjadi nama Jakarta adalah ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhasil merdeka pada 17 Agustus 1945. Sedangkan Australia masih menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris (United Kingdom atau UK).

Legitimasi sejarah tentang kedudukan Kerajaan Bone Tatura dapat dilihat pada peta Lembah Palu yang diterbitkan oleh Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde atau sering disingkat KITLV. Sebuah lembaga ilmiah yang didirikan pada tahun 1851, yang bergerak di bidang penelitian ilmu antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah wilayah Asia Tenggara, Oseania dan Karibia.

Peta Lembah Palu yang diterbitkan KITLV , diposting Komunitas Historia Sulawesi Tengah di media sosial. (Foto: Istimewa)

Wilayah Kerajaan Bone Tatura pada peta, kini terletak pada Markas Batalyon Infanteri 711 Raksatama Jalan Emmy Saelan Kota Palu.

Markas Batayon Infanteri 711 Raksatama. (Foto: Istimewa)

Aliansi Kerajaan Bone Tatura sejatinya dimaksudkan oleh Kerajaan Bone untuk memperluas kekuatan melawan Belanda. Pada tahun 1825, pasukan Belanda melakukan perang kepada Kerajaan Bone, sehingga disebutkan Rumpa’na Bone Mamulange. Raja Bone ke-25 adalah seorang perempuan yang bernama We I Manneng Ratu Arung Data dengan gelar Sultanah Rajituddin Matinroe Ri Kessi (1823 – 1835), melakukan perlawanan kepada Belanda dengan taktik gerilya. Sang Ratu kemudian wafat dalam perjuangan dan dimakamkan di Kessi (kini wilayah Kabupaten Pangkajenne Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

Usia Kerajaan Bone Tatura tidak berlangsung lama karena ambisi Hindia Belanda, yang memang melakukan usaha mengurangi kekuasaan Kerajaan Bone di Sulawesi.

Setelah Belanda berhasil memenangkan perang antara Kerajaan Bugis Bone melawan Belanda pada tahun 1824 pemerintah Belanda mencoba memperluas pengaruhnya antara atas daerah Bone. Oleh karena itu untuk mengurangi pengaruh Raja Bone di Sulawesi Tengah, maka ketika Gubernur Jenderal Baron van der Capelen ke Sulawesi, daerah Banawa secara administrative digabungkan dengan Keresidenan Manado. Penggabungan Banawa dengan Manado memilki muatan politis, dengan tujuan mengurangi pengaruh kekuasaan dari raja-raja Bone di Sulawei Tengah serta untuk memudahkan kontrak Belanda (Staatsblaad Hindia Belanda tahun 1824 nomor 28a). Namun satu bulan kemudian peraturan itu diubah. Banawa secara administratif digabung ke wilayah Keresidenan Calebes en Onder Hoorigheden yang beribukota di Makassar. Perubahan Banawa secara administrasi didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan antara Manado dan Banawa terutama lewat darat sangat sulit bila dibandingkan dengan Makassar. Akibatnya hambatan sering terjadi dalam komunikasi. Menarik untuk disimak ungkapan seorang pejabat Belanda yang mengatakan bahwa lebih baik menempuh perjalanan dari Manado ke Eropa daripada dari Manado ke Sulawesi Tengah (Staatsblad Hindia Belanda tahun 1824 nomor 31a) (Rim dkk, 2012 : 3).(*)

*) Penulis adalah Dosen UIN Datokarama Palu

Ayo tulis komentar cerdas