Ketua Pansus Hak Angket Abd Rasyid didampingi wakil ketua Taufik Burhan, dan sekretaris Syafiah Basir secara simbolis menyerahkan hasil kerja pansus hak angket Senin malam (20/9) di ruang sidang utama DPRD Donggala. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosuawesi.id – Paripurna laporan pansus hak angket DPRD Donggala terhadap Bupati Donggala Kasma Lassa berlanjut hak menyatakan pendapat (HMP). Hal itu diputuskan dalam sidang paripurna di DPRD Donggala, Senin malam (20/9).

Laporan setebal 187 halaman dibacakan secara bergantian oleh anggota pansus hak angket. Anggota pansus Dan Maspuang menjadi orang yang ke-11 sekaligus membacakan bagian laporan pansus hak angket.

Dan Maspaung mengatakan untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan baik, maka terhadap hasil penyelidikan hak angket terkait tindakan saudara bupati KL (Kasman Lassa), yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagai kepala dearah dan terhadap pelanggaran penyalagunaan wewenang dan melanggar sumpah jabatannya.

“Atas hal tersebut pansus hak angket merekomnadsikan untuk ditindaklanjuti dalam menyatakan hak pendapat oleh DPRD. Sedangkan untuk tindak pidana yang disebutkan di laporan pansus hak angket diserahkan ke penegak hukum untuk diproses sesuai aturan dan sebagaimana mestinya,” tutupnya.

Setelah membacakan kesimpulan, pimpinan sidang Takwin meminta tanggapan kepada seluruh anggota terkait hasil pansus hak angket.

“Apakah laporan pansus hak angket dapat diterima dan akan tindak lanjuti ke tahap berikutnya?” tanya Takwin.

Mendengar pertanyaan tersebut seisi ruangan secara berjamaah mengatakan setuju menerima laporan hasil pansus hak angket dan akan ditindak lanjut ke tahap berikutnya.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Taufik Burhan yang dimintai keterangan usai penutupan paripurna, mengatakan DPRD Donggala tetap solid dan akan melanjutkan ke tahap hak mendengarkan pendapat (HMP) yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

“Insya Allah DPRD tetap istiqomah, tugas kami belum berakhir, setelah paripurna laporan pansus hak angket agenda berikutnya adalah hak menyatakan pendapat yang dilakukan Rabu 22 September 2021, setelah itu baru ke Mahkamah Agung,’’ katanya.

Sidang paripurna laporan pansus hak angket dikawal ratusan pendukung Kasman Lassa. Tetap tidak semua diizinkan masuk ke ruang sidang utama.

Pihak keamanan hanya memberikan izin beberapa perwakilan saja masuk ke ruang sidang utama. Tetapi mereka tidak sampai mengikuti seluruh prosesi paripurna yang berlangsung sampai pukuk 21.45 Wita.

Tak Ada Izin

Massa pendukung Kasman Lassa dari beberapa kecamatan tertahan di halaman kantor DPRD Donggala. Sebab mereka tidak mengantongi izin aksi dari kepolisian.

“Kami hanya pak dibawa kepala desa kemari pak, cuma dikasi nasi dos saja,” kata Gafar, warga Powelua, Kecamatan Banawa Tengah.

Gafar mengaku dirinya bersama rekannya menggunakan empat unit mobil yang dipimpin langsung oleh Kades Powelua, Banga Putih. Dia mengaku tak mengetahui apa maksud dan tujuan datang ke DPRD Donggala.

“Ada juga dari desa Kola-Kola pak, kami tidak tau apa tujuan ke DPRD, hanya turut ramai, sumpah pak tidak ada dikasih doi (uang) kita, hanya nasi dos dikasih dengan mangge roda yang biasa di rujab bupati,” katanya polos.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas