Rasyidi Bakry. S.H, LL.M. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)
  • Sidang CLS, Gugatan Terhadap 25 Anggota DPRD Donggala

Donggala, Metrosulawesi.id – Sidang lanjutan gugatan warga negara (CLS) dengan agenda penyampaian jawaban tergugat atas replik penggugat kembali dilaksanakan, Kamis kemarin, 14 Oktober 2021.

Hanya saja sidang tersebut tidak dilakukan secara tatap muka atau terbuka di muka umum, tetapi secara virtual dengan memanfaatkan E-cort.

“Sidang online, Baru saja kami masukan dokumen melalui aplikasi E-cort, jawaban atas replik penggugat, jawaban kami tidak tebal, hanya 19 halaman saja, nanti selanjutnya diverifikasi oleh majelis,” kata kuasa hukum tergugat Rasyidi Bakri SH, MH yang dihubungi Kamis siang, kemarin.

Ditanya isi jawaban atas replik tergugat, Rasyidi menjawab dalil-dalil yang disampaikan lima warga masyarakat (penggugat) melalui kuasa hukumnya Abd Rahman Kasim SH, terlihat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan mewakili kepentingan masyarakat Donggala hanyalah klaim sepihak, Karena faktanya tambah Rasyidi , Penggugat terlihat lebih mewakili kepentingan Bupati.

“Gugatan para penggugat ( 5 Masyarakat) tidak keliru untuk menggugat para tergugat ( 25 anggota DPRD), sebab para tergugat adalah wakil dari para penggugat, artinya secara logika kalau tidak ada masyarakat, maka para tergugat tidak akan pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, hanya saja Penggugat harus  paham bahwa para Tergugat (25 anggota DPRD) terpilih sebagai anggota DPRD bukan hanya karena suara dari 5 (lima) orang Penggugat,” sebutnya.

“Faktanya, dari posita gugatan Penggugat, terlihat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan mewakili kepentingan masyarakat Donggala hanyalah klaim sepihak,” jelasnya lagi.

Kata rasyidi lagi melalui sambungan HP, dipoin penggugat berikutnya yang menyatakan Penggugat (5 warga Masyarakat) tidak pernah menuding para tergugat (25 Anggota DPRD) telah melanggar undang-undang, tetapi yang yang digugat penggugat adalah perbuatan atau tata cara para tergugat untuk melakukan dan menggunakan hak interpelasi maupun hak angket.

“Bagi kami Tergugat (25 anggota DPRD) menilai ini adalah pernyataan yang konyol dan terkesan mengada-ada dari penggugat, karena tidak konsisten dengan posita yang ada dalam gugatannya. Kalau tidak melanggar undang-undang, terus kenapa Penggugat menggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?” sindirinya.

Untuk diketahui gugatan CLS ini di daftarkan di pengadilan negeri Donggala dengan nomor perkara 17/Pdt.G/2021/PN Dgl, dan telah dilakukan sidang perdana pada 19 Agustus kemarin.

Lima warga masyarakat yang menggugat 25 anggota DPRD adalah Maslono, Arus Sidora, kasim,  Abd Halim, dan terakhir Abdullah yahya yang sudah mengundurkan diri tetapi namanya masih ada dalam deretan penggugat. Kemudian sebelum lanjut ke proses persidangan, upaya mediasi sudah dilakukan, tercatat Proses mediasi sudah berlangsung dalam enam kali pertemuan sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 10 September, namun para pihak tidak menemukan kata sepakat atau berdamai, sehingga pada saat itu hakim mediator Ni kadek menyatakan mediasi gagal.

Reporter: Tamsyir Ramli – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas