Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah memulai tahapan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng untuk tahun 2022 sejak beberapa waktu lalu.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, memperkirakan ada kenaikan UMP Sulteng tahun 2022. Hal ini mengacu laporan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulteng yang cenderung positif atau membaik.

“Insyaallah naik. Selama pandemi, kalau dilihat ekonomi Sulawesi Tengah tingkat pertumbuhannya bagus, plus terus. Daerah-daerah lain kan minus, kalau Sulawesi Tengah lumayanlah kenaikannya,” ucap Joko, Senin 18 Oktober 2021.

Namun untuk penetapan angka pasti, Joko mengatakan masih menunggu laporan inflasi year to year (yoy) hingga September 2021 dari Badan Pusat Stastik (BPS). Informasi yang diterima, laporan inflasi yoy baru keluar awal November mendatang.

“Kita masih menunggu, dari kementerian juga akan menyurat ke BPS minta data. Kita masih berpatokan ke BPS terkait penetapan upah ini,” ujarnya.

Dikatakan, penetapan UMP 2022 akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan sebelum 21 November 2022. Hal ini sesuai ketentuan yang mana pada 21 November UMP 2022 wajib diumumkan ke publik.

Diketahui, untuk UMP Sulteng tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp2.303.711 perbulan. Nominal UMP tersebut sama dengan tahun 2020. Hal ini mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. Melalui SE tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memutuskan tidak menaikan UMP 2021.

Tidak dinaikkannya UMP dampak pandemi Covid-19 yang berakibat kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.

Dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, ada empat kabupaten terpaksa harus mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulteng tahun 2021 sebesar Rp 2.303.711 per bulan. Empat kabupaten tersebut yakni Sigi, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), dan Banggai Laut (Balut).

Untuk Sigi dan Touna mengikuti UMP karena kedua kabupaten ini belum memiliki dewan pengupahan. Sementara Tolitoli dan Balut ikut UMP Sulteng karena tak mengusulkan penetapan UMK sampai batas waktu yang ditentukan.

“Ketentuannya kalau tidak memiliki dewan pengupahan atau tidak mengusulkan penetapan UMK terpaksa mengikuti UMP,” ujar Joko, Rabu, 20 Januari 2021.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas