Julianer Aditia Warman SH. (Foto: Istimewa)

Palu, Metrosulawesi.id – Salah satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Sulawesi Tengah yakni Yayasan Bantuan Hukum Usman Ali dan Rekan tidak memiliki akreditas apapun yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sulteng, namun menerima anggaran bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas II Tolitoli.

Tindakan tersebut mendapat kecaman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng, yang mempertanyakan keabsahan dari YBH Usman Ali dan Rekan sehinga mendapat dana bantuan hukum dari PA Tolitoli.

Direktur LBH Sulteng Julianer Aditya Warman. SH, kepada Metrosulawesi di ruang kerjanya, Senin 11 Oktober 2021 mempertanyakan mekanisme apa yang digunakan oleh PA Tolitoli, sehingga berani memberikan anggaran bantuan hukum kepada YBH Usman Ali dan Rekan.

“Sebagai salah satu OBH yakni LBH Sulteng, saya mempertanyakan kenapa sehingga PA Tolitoli bisa memberikan anggaran bantuan hukum kepada YBH Usman Ali dan Rekan melalui Posbakum. Sementara dia (YBH Usman Ali-red) tidak memiliki akreditasi di Kemenkum HAM. Ini yang jadi pertanyaan saya selaku Direktur LBH Sulteng,” ujarnya.

Menurutnya, yang hanya diperbolehkan menerima anggaran bantuan hukum yang melekat di pengadilan baik negeri maupun agama, hanya LBH atau OBH yang memiliki akreditas. Sedangkan yang tidak memiliki akreditas tidak di perbolehkan karena telah diatur dalam undang-undang dan aturan yang bersangkutan sengan hukum.

Sehingga dirinya menduga ada indikasi korupsi antara pihak PA Tolitoli dengan YBH Usman Ali. Jika demikian maka dia akan melaporkan ke pihak Kejaksaan untuk mengungkap adanya indikasi dugaan korupsi di PA Tolitoli.

“Saya menduga ada indikasi korupsi. Karena yang boleh diberikan anggaran bantuan hukum hanya OBH atau LBH yang memiliki atreditas dan telah terdaftar di Kemenkum HAM. Sementara yang tidak terdaftar dan tidak  memiliki akreditas tidak boleh di berikan karena utu sudah tertuang dalam aturan yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkum HAM Sulteng melalui bagian bantuan hukum Putu yang dikonfirmasi Metro Sulawesi, Senin 11 Oktober 2021 mengatakan, jika OBH yang tidak terakreditasi tidak bisa menerima anggaran bantuan hukum dari pengadilan.

“Untuk OBH yang tidak terakreditas tidak bisa menerima anggaran bantuan hukum dari pengadilan,” jelasnya.

Reporter: Salam Laabu – Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas