Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengungkapkan tidak ada lagi pekerja yang dirumahkan dampak pandemi Covid-19.

“Yang dirumahkan sudah bekerja semua mulai awal tahun 2021,” ungkap Joko, Senin 18 Oktober 2021.

Dia mengatakan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terjadi di beberapa perusahaan. Namun menurutnya PHK menjadi suatu rutinitas dalam dunia kerja yang telah terjadi bertahun-tahun.

“Kalau PHK rutinitas, ada yang kaitan karena sudah habis kontrak, karena ada kesalahan, atau karena mengundurkan diri,” pungkas Joko.

Diketahui, puncak pekerja/buruh yang dirumahkan dampak pandemi sempat mencapai 10.370 orang pada April 2020. Joko berujar para pekerja/buruh itu berada di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Untuk kasus PHK periode yang sama terbanyak di Kota Palu dengan jumlah 70 orang terdiri dari 58 pekerja/buruh perusahaan dan 12 pekerja/buruh UMKM. Setelah Palu, PHK terbanyak dari Kabupaten Morowali sebanyak 63 orang. Pekerja/buruh yang Di-PHK itu semuanya dari perusahaan yang ada di daerah tersebut.

Joko mengatakan PHK dan pemberhentian sementara (dirumahkan) dampak pandemi virus corona (Covid-19). Perusahaan dan pelaku UMKM dengan terpaksa merumahkan atau melakukan PHK karena penurunan omset. Joko juga sempat Joko meluruskan informasi yang menyebut ribuan buruh/pekerja terkena PHK dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Poso.

“Saya sudah konfirmasi ke kepala dinas (Disnakertrans Poso), tidak ada itu, hanya dirumahkan, bukan PHK. Sekarang sisa seratusan yang masih dirumahkan,” ungkap Joko, Minggu, 15 November 2020.

Joko menerangkan informasi yang tersebar adanya ribuan PHK di Poso berawal dari salah satu kegiatan BNN yang dihadiri Kepala Disnakertrans Poso, Abdul Kahar Latjare, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Disnakertrans Poso menjawab pertanyaan terkait dampak pandemi terhadap buruh di wilayahnya.

Kepala Disnakertrans Poso dikatakan menyampaikan penjelasan bahwa dalam bulan April sampai Mei lalu ada 1.067 pengaduan yang disampaikan buruh karena dirumahkan perusahaan, salah satunya oleh PT Poso Energy.

“Mungkin teman-teman media mengutip saja, padahal itu kejadian masih bulan April-Mei. Itupun jumlahnya bukan ribuan, hanya 1.067 orang dan bukan PHK, cuma dirumahkan yang sekarang tinggal seratusan,” jelas Joko.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas