Ervian Aksa. (Foto: Istimewa)

Parimo, Metrosulawesi.id – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Parigi Moutong, Ervian Aksa menerangkan, bahwa Pemerintah pusat memberikan sanksi pengurangan Dana Desa (DD) pada Desa Kayujati kecamatan Ongka Malino sebesar 20 persen.

Hal itu dilakukan Pemerintah pusat karena adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 silam.

“Sanksi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 pasal 47, desa yang terdapat Silpa akan dikenakan sanksi atau dana desanya tidak dicairkan,” terang Ervian kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin 3 Januari 2022 sore.

Menurut Ervian, bahwa permasalahan itu terjadi dikarenakan polemik pengelolaan keuangan di Desa Kayujati tahun 2018 silam. Ditambah lagi saat waktu itu, kepala desa Kayujati meninggal dunia saat menjalankan masa tugasnya.

Selanjutnya, di waktu yang sama bendahara desa tersebut juga telah menjalani vonis putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Parigi.

“Saat ini, bendahara tersebut menjalani hukuman,” ujarnya.

Akibat dari masalah tersebut kata Ervian, maka dana desa Kayujati tahun 2022 ini akan dikurangi, untuk menggantikan anggaran yang bermasalah di tahun 2018 itu, sebesar Rp700 juta lebih.

Proses pengembaliannya akan dipotong secara bertahap di alokasi dana desa empat tahun ke depan, pada pencairan tahap ketiga sebesar 20 persen dari total anggaran.

“Jadi DD tahap satu dan dua tetap ada. Hanya saja, dana untuk tahap tiga tidak ditransfer ke rekening desa, dikarenakan menjalani sanksi tadi itu,” kata dia.

Ervian sangat menyayangkan, apa yang terjadi di Desa Kayujati itu, atas terjadinya persoalan seperti itu, harusnya realisasi anggaran itu semestinya dibuat untuk dilaporkan. Akan tetapi, kenyataanya tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Kayujati.

“Tetapi, Pemerintah Pusat memberikan kebijakannya di tahun 2020 hingga 2021 kepada Desa Kayujati dengan masih diterimanya alokasi dana desa dan tetap dicairkan, karena alasan pandemi Covid-19. Berdasarkan aturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor  222 pasal 47 itulah yang kami jalankan. Sehingga kemarin kita rapat dengar pendapat dengan DPRD Parimo untuk mencari solusinya,” ucap Ervian.

Ervian juga mengatakan, guna untuk  mencari solusi penyelesaian persoalan yang terjadi di Desa Kayujati itu, pihaknya akan membentuk tim dan membahas terkait berbagai langkah, sehingga menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

“Kami (Dinas PMD) Parimo akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Kayujati itu,” ujarnya.

Ervian menambahkan, untuk diketahui, nantinya proses pencairan dana desa Kayujati tidak lagi melalui pemerintah daerah. Melainkan, ditransfer langsung ke rekening desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Hanya saja, proses administrasi tetap melalui pemerintah kabupaten dan selanjutnya dilaporkan kembali ke KPPN untuk proses pencairan.

Reporter: Zulfikar
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas