Ajenkris. (Foto: Metrosulawesi/ Muhammad Faiz Syafar)
  • Isu Perusda Ambil Alih Manajemen Pasar Bambaru

Palu, Metrosulawesi.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah menanggapi desas desus Perusda (Perusahaan Daerah) Kota Palu ingin terlibat mengelola Pasar Modern Bambaru.

Kadis Perindag Palu, Ajenkris, , bahwa pengelolaan pasar merujuk pada aturan pusat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

Dia mengungkapkan, pengelolaan pasar di setiap daerah diatur lewat Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Yang mana tata kelola, biaya retribusi dan lain-lain disusun serta dibentuk oleh Disperindag kemudian dijadikan sebagai Perda.

“Kalau saya lebih condong kalau dibentuk PD Pasar. Sifat pasar di mana-mana itu adalah kegiatan sosial dan bukan hanya meraup profit,” jelas Ajenkris kepada Jurnalis Metrosulawesi, Selasa, 4 Januari 2021.

Ajenkris justru menganggap ketika Perusda ingin mengelola pasar akan berseberangan dengan Permendag yang telah jelas mengatur tata kelola pasar, termasuk Pasar Modern Bambaru.

Di samping itu, salah satu fungsi Perusda yaitu mencari profit atau keuntungan besar yang sesuai dengan potensi-potensinya, dan jika menyasar ranah pasar, jelas kurang tepat.

Sementara dia menekankan PD Pasar memiliki rujukan yang kuat ihwal pengelolaan suatu pasar.

“Bukan (berarti) semata-mata saya tidak setuju (dikelola Perusda Pemkot Palu), tetapi tidak ada rujukannya,” kata Ajenkris.

Sebelumnya diberitakan media ini, Asosiasi Pedagang Pasar Bambaru (APPB) mewakili seluruh pedagang menolak jika Perusda Palu mengelola pasar pertama di Bumi Tadulako itu.

Sunardi, salah satu pengurus APPB kepada Jurnalis Metrosulawesi mengungkapkan, beberapa alasan penolakan itu antara lain Perusda Palu tidak memiliki pengalaman mengelola Pasar Bambaru.

“Pihak ketiga ini atau Perusda jelas belum punya pengalaman (mengelola) teknis di Pasar Bambaru,” kata Sunardi pada Jumat sore, 31 Desember 2021 lalu.

Alasan kedua menariknya, Sunardi menganggap ketika Perusda Palu masuk mengintervensi Pasar Bambaru justru melanggar Perda terbaru tentang penetapan sewa tempat yang salah satu kaitannya barada di Pasar Bambaru.

“Mengapa demikian, kalau Perda nantinya menentukan (biaya sewa) sekian, ya pasti pihak ke tiga itu mencari keuntungan di sana (Pasar Bambaru) dan akan membengkak lagi biaya retribusinya. Sekarang ini masih masa pandemi, kami jelas sebagai pedagang terpuruk dari sisi pendapatan,” beber Sunardi.

Lebih jauh Sunardi beralasan, Ketika pihak ke tiga mencampuri pengelolaan Pasar Bambaru berpotensi timbulkan sengketa lahan dengan pengelola pasar.

“Jangan sampai terjadi seperti Pasar Inpres kalau yang saya dengar ada sengketa antara pengelolanya dengan pihak ke tiga. Kalau saya tidak salah sampai ke ranah hukum. Kami tidak mau terjadi seperti itu,” kata pria yang berjualan di Pasar Bambaru selama lebih dari 30 tahun itu. Ragam alasan penolakan itu ditegaskan Sunardi hasil kesepakatan bulat seluruh pedagang Pasar Bambaru beberapa waktu belakangan.

“Suara bulat (penolakan) dari seluruh teman-teman pedagang Pak. Saya mewakili seluruh aspirasi mereka,” tandas Sunardi.

Reporter: Muhammad Faiz Syafar
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas