Lutfi Yunus. (Foto: Istimewa)
  • Jemaah Pasti Akan Melalui PCR dan Karantina

Palu, Metrosulawesi.id – Pemerintah Arab Saudi memang telah membuka izin untuk jemaah asal Indonesia beribadah umrah. Namun para jemaah perlu melalui berbagai tahapan protokol kesehatan karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Untuk mekanisme perjalanan umrah di Sulteng itu dikembalikan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing, karena ini terkait dengan kemampuan finansial pengelola itu sendiri, karena pasti perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah di Arab Suadi akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat,” kata Kepala Bidang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulteng, H. Lutfi Yunus, di ruang kerjanya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Menurut Lutfi, jemaah umrah akan melalui karantina kurang lebih lima hari, baru dapat berangkat. Kemudian dari persiapan perlengkapan alat prokes mungkin menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan lainnya, pasti semua itu diperhitungkan.

“Masker para jemaah akan dihitung berapa dos yang harus dibawa, kemudian ada hand sanitizer, selanjutnya prokes untuk transportasi masih diberlakukan dalam satu kedaraan bus itu isinya hanya 50 persen, tentunya semua ini akan berimplikasi pada hal pembiayaan,” ujarnya.

Sementara kata Lutfi, pembiayaan untuk umrah itu diserahkan sepenuhnya kepada PPIU, karena pasti ada kesepakatan antara jemaah umrah dan PPIU.

“Ketambahan biaya yang harus disiapkan tentunya akan dihitung baik dari jemaah maupun PPIU itu sendiri,” ungkapnya.

Kata Lutfi, pihaknya pernah berdiskusi dengan salah satu travel perjalanan umrah di Sulteng dan sempat mempertanyakan jika Arab Saudi sudah membuka lampu hijau, apakah mereka siap memberangkatkan umrah? ternyata mereka harus melakukan kajian anggaran dulu.

“Karena dengan kondisi sekarang ini, anggaran yang disiapkan mungkin belum mencukupi. Tetapi hal itu akan dibicarakan kembali dengan jemaah, karena ini butuh kesepakatan. Sebab tidak mungkin PPIU menanggung semua biaya tersebut, sebab hal ini ada nilai bisnisnya tidak mungkin travel itu harus rugi,” ujarnya.

Contohnya kata Lutfi, mulai dari nilai pesawatnya akan dihitung berapa, kemudian biaya karantinanya, serta penerbangan domestiknya berapa. Yang jelas aturan prokes itu masih tetap mengacu pada aturan Pemerintah Arab Saudi, yang tentunya harus melalui PCR, yang pasti ini landasanya adalah WHO.

“Pemerintah Indonesia selalu melakukan tugasnya untuk melobi pihak Arab Saudi membuka perjalanan ibadah Umrah, dan itu dilakukan secara intens, baik dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri, terus melakukan koordinasi,” pungkasnya.

Reporter: Moh. Fadel
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas