DI DISNAKER - Kuasa hukum Ridwan, saat datang mengkonsultasikan rencana pengajuan permohonan tripartit di Disnakertrans Provinsi Sulteng. (Foto: Istimewa)
  • Tuntut Hak, Ridwan Eks Karyawan PT. MPS Tempuh Upaya Tripartit

Palu, Metrosulawesi.id – Pemutusan hubungan kerja sepihak, kerap menjadi persoalan antara tenaga kerja dengan pihak perusahaan yang mempekerjakan. Tidak jarang penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja, harus bergulir sampai ke meja hijau pengadilan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Apalagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan kerja sepihak, sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya dari perusahaan.

Seperti halnya yang dialami Ridwan salah satu eks karyawan PT. Mitra Patra Sejahtera. Perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa penyaluran BBM Industri dan subsidi ke beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Donggala ini, telah memberhentikannya secara sepihak.

“Klien kami diberhentikan langsung  direktur PT. Mitra Patra Sejahtera melalui telepon, tanpa alasan yang jelas,” ujar Hidayat Acil Hakimi, SH, kuasa hukum Ridwan kepada Metro Sulawesi, Rabu  24 November 2021.

Hidayat sapaan akrabnya menceritakan, Ridwan bekerja di MPS sejak Mey 2016. Dia bertugas di depot pertamina Loli, mengawasi dan mengontrol pengukuran kapasitas muatan BBM di mobil tangki sebelum disalurkan.

“Kadang klien kami bekerja melebihi waktu kerja, karena proses penyaluran BBM itu biasa berlangsung hingga malam. Selanjutnya Ridwan diberhentikan sepihak oleh Direktur MPS sejak Maret, 2021, tanpa memperoleh hak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti pesangon,” sebutnya.

Karena itulah Ridwan menuntut hak dari perusahaan eks tempatnya bekerja. Dalam memperjuangkan haknya, Ridwan bersama kuasa hukumnya telah menempuh upaya bipartit bersama pihak perusahaan. Hasilnya, tidak mencapai kesepakatan.

“Mirisnya, dalam proses bipartit pihak perusahaan malah mengakui kalau Ridwan tidak bekerja di PT. MPS,” ujar Hidayat.

Lebih jauh dikatakan, paling memprihatinkan selama bekerja, pihak perusahaan terkesan mengabaikan kewajibannya. Perusahaan tidak pernah mendaftarkan Ridwan untuk memperoleh perlindungan dalam bekerja serta jaminan kesehatan. Oleh karena upaya bipartit tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya Ridwan bersama kuasa hukumnya akan mengajukan permohonan upaya tripartit ke Disnakertran Sulteng.

“Rencananya, Kamis 25 November 2021 besok (Hari Ini Red). Harapan kami, pihak perusahan harus memberikan hak-hak Ridwan yang telah bekerja selama 5 tahun, tentunya sebagaimana ketentuan undang-undang tenaga kerja dan pp 35 tahun 2021,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT. MPS melalui kuasa hukumnya Rachmy SH. MH, yang dikonfirmasi Rabu, 24 November 2021, pada dasarnya mengaku sangat menghormati upaya yang ditempuh Ridwan bersama kuasa hukumnya. Seperti apa sebenarnya persoalan Ridwan dengan PT. MPS, Rachmy mengaku tidak perlu lagi mengomentari hal itu. 

“Pihak PT. MPS, pada dasarnya tetap menunggu langkah apa yang dilakukan Ridwan. Dan pada dasarnya kami dari pihak perusahaan, akan mengikuti proses proses yang akan ditempuhnya,” tutup Rachmy.

Reporter: Sudirman

Ayo tulis komentar cerdas