Ridwan Mumu. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulteng, H Ridwan Mumu, mengakui sebagian penerima bantuan sosial (bansos) di daerahnya dicoret Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini.

“Kalau dilihat secara umum banyak yang dicoret ibu menteri tapi kami masih mendata,” ucap Ridwan, Senin 11 Oktober 2021.

Ridwan belum bisa merincikan jumlah keseluruhan karena masih dalam proses validasi timnya. Namun ia menyebut penerima bansos yang dicoret disebabkan adanya perubahan-perubahan kondisi seiring berjalannya waktu.

“Contohnya ada yang masuk penerima PKH (program keluarga harapan) untuk komponen bayi menyusui. Nah bayi menyusui-kan dua tahun, tapi setelah itu tidak melaporkan lagi padahal anaknya sudah lima tahun,” jelas Ridwan.

Namun Ridwan mengatakan penerima bansos yang dicoret tidak serta merta dikeluarkan dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Hanya saja pihak pemerintah kabupaten/kota hingga aparat desa/kelurahan harus melakukan pembaharuan DTKS.

Tujuannya untuk menetapkan prioritas calon penerima bansos untuk diusulkan kembali ke pusat. Diketahui penerima bansos ditetapkan dari DTKS masing-masing provinsi yang datanya dari pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi semua yang dicoret-coret ibu menteri bukan tanda kutip dikeluarkan, hanya sementara sambil memvalidkan DTKS. Setelahnya kabupaten dapat mengusulkan kembali apakah menjadi naik tingkat atau kalau dalam istilah bu menteri mutasi. Misalnya dari anak menyusui menjadi anak sekolah. Jadi dinaikkan tingkatnya untuk masuk ke komponen pendidikan,” ujarnya.

Ridwan menyebut selain penerima PKH, Mensos juga mencoret sejumlah nama penerima bansos lainnya yang dikucurkan Kementerian Sosial ke Sulteng. Tim Dinsos Provinsi Sulteng akan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menayakan hasil verifikasi.

“Kan yang melakukan verifaly (verifikasi) kembali kabupaten/kota, mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus masuk, dan mana yang dalam proses,” tutur Ridwan.

Saat ditanya kemungkinan indikasi faktor kedekatan oknum tertentu sehingga ada penerima bansos yang tidak layak masuk DTKS, Ridwan tidak secara gamblang menampik. Namun dipastikan selama menjabat sebagai Kepala Dinsos Provinsi Sulteng belum menemukan indikasi tersebut.

“Selama saya menjadi kepala dinas belum menemukan indikasi itu karena masuk dalam DTKS adalah hasil musyawarah di desa dan kelurahan. Jadi saya sebagai kepala dinas percaya 100 persen hasil musyawarah. Kalaupun nanti terjadi persoalan itu tanggung jawab kepala desa dan lurah karena hasil musyawarah,” pungkas Ridwan.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas