Hari Sutcahyo. (Foto: Metrosulawesi/ Tamsyir Ramli)

Donggala, Metrosulawesi.id – Kepala Dinas Peternakan Donggala, Hari Sutcahyo mengakui dalam penegakan Perda Nomor 14 tahun 2010, pihaknya belum mampu menyediakan fasilitas kandang untuk hewan ternak yang diamankan petugas.

“Penegakan Perda 14 tahun 2010, kami memang masuk sebagai dinas teknis, penegakannya ada Satpol PP dan kepolisian. Cuma secara teknis penyediaan kandang, kami tidak mampu buat,” kata Hari di kantornya, Senin 29 November 2021.

“Dinas Peternakan tidak punya dana untuk buat kandang penampungan hewan ternak yang diamankan petugas,” sebutnya lagi.

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini, ia telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa, dan kelurahan agar membangun kandang masing-masing.

“Kami sudah sosialisasi penegakan perda ternak di wilayah Banawa dan Banawa Tengah, salah satu poin yang dibahas tentang penampungan atau kandang hewan ternak hasil tangkapan, dan telah bersepakat pembuatan kandang ditanggung masing-masing pihak kecamatan desa atau kelurahan, kita buatkan perdes-nya sebagai dasar pembuatan kandang ternak,” bebernya.

Heri menjelaskan penegakan perda ternak butuh kerjasama semua pihak, karena penegakan perda harus dimulai tahun ini juga dan akan dievaluasi tahun depan, olehnya dua kecamatan banawa dan banawa tengah dipilih sebagai pilot projec penegakan perda, sebab kedua daerah ini adalah cermin ibu kota Donggala

“Tahun ini penegakan perda harus dimulai, banawa dan banawa tengah kita pilih karena sebagai ibu kota donggala, kemudian bergerak ke wilayah pantai barat, tahun depan kita evaluasi kembali, minimal target tahun ini hewan ternak sudah berkurang berkeliaran di wilayah Banawa dan Banawa Tengah,” sebutnya.

“Penegakan perda harus bekerja bersama, padahal jika ternak digembala dengan baik oleh pemiliknya bisa menghasilkan uang. Contohnya di wilayah Malonas kencing sapi dijual untuk kepentingan pembuatan pupuk, 1 liter kencing sapi dihargai 700 rupiah per liter, ya itu syaratnya harus dikandangkan jangan berkeliaran,” tutupnya.

Diketahui, sudah sepuluh tahun lebih Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang Penegakan Hewan Ternak mandul. Akibatnya banyak peristiwa terjadi yang ditimbulkan, mulai dari kecelakaan lalu lintas hingga peristiwa pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja. Penerapan perda  hewan ternak baru akan di efektifkan tahun ini dengan membentuk tim satgas yang melibatkan empat unsur, pertama Kepolisian, Satpol PP, Dinas Peternakan, dan pemerintah kecamatan/desa.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syamsu Rizal

Ayo tulis komentar cerdas