MENAGIH JANJI - Koordinator FRAS Sulawesi Tengah, Eva Bande saat bersama petani melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sulteng, Kamis 21 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)
  • Petani vs Perkebunan Sawit di Morut dan Banggai

Palu, Metrosulawesi.id – Sengketa lahan antara petani dan perkebunan sawit di Kabupaten Morowali Utara dan Banggai belum tuntas. Sejumlah petani yang mengklaim sebagai pemilik lahan menagih janji Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura untuk menyelesaikan permasalahan itu.

“FRAS (Front Rakyat Advokasi Sawit) bersama dengan petani Morowali Utara dan Banggai tetap akan mengawal proses penyelesaian kasus yang tengah dihadapi para petani,” kata Koordinator FRAS Sulawesi Tengah, Eva Bande kepada Metrosulawesi, Jumat 22 Oktober 2021.

“Melalui Asisten 1 dan Tenaga Ahli, Gubernur menyampaikan bersumpah akan segera menyelesaikan kasus perampasan lahan dan kriminalisasi. Dalam beberapa minggu kedepan kami akan menunggu Gubernur bekerja untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.

FRAS merupakan organisasi non pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari beberapa lembaga, seperti Walhi Sulteng, Jatam Sulteng, KPA Sulteng, YMP, AMAN Sulteng, BRWA Sulteng, PBHR Sulteng, dan para petani.

Pada Kamis 21 Oktober 2021, massa FRAS mendatangi kantor gubernur. Mereka pun bertemu dengan Gubernur, Rusdy Mastura.

“Di aksi ini, kami mengangkat tema Kembalikan Tanah Rakyat dan Stop Kriminalisasi,” kata Eva.

Pada September lalu, FRAS telah mendampingi perwakilan petani bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyampaikan masalah konflik lahan yang mereka alami.

Menurut Eva, pada pertemuan tersebut Gubernur berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan serta menyelesaikan kasus yang menjadi permasalahan, yaitu terkait perampasan lahan dan kriminalisasi petani.

“Hingga berjalannya waktu, petani yang dikorbankan belum mendapatkan kabar penyelesaian, justru terdapat lagi petani yang ditersangkakan,” ujarnya.

Kasus yang sudah berlarut, dan persoalan ekonomi membuat para petani menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan masalah konflik lahan yang melibatkan perusahaan perkebunan skala besar ini.

Tuntutan dari petani tidak begitu rumit, mereka hanya menuntut agar lahan mereka dikembalikan oleh perusahaan.

“Kehidupan petani hanya bersumber dari lahan. Apabila sumber-sumber produksi petani dihilangkan, sudah pasti krisis pangan akan menghantui kita semua,” tegasnya.

Aksi yang dilakukan oleh FRAS bersama dengan petani Morowali Utara dan Banggai pada Kamis lalu, merupakan agenda untuk memperjelas, sejauh mana Gubernur memproses pengaduan petani sebelumnya.

“Petani hanya ingin bertemu Gubernur yang mereka pilih pada Pilkada sebelumnya, mereka hanya ingin mendapatkan kepastian dari pengaduan mereka.”

“Sikap seorang Gubernur yang terkesan berlebihan saat menerima massa aksi adalah sikap yang tidak sepatutnya diperlihatkan di depan konstituennya. Para massa aksi melakukan dialog secara baik dan tidak ada sedikitpun ‘gerakan tambahan’ dari massa aksi untuk memicu keributan,” kata Eva memastikan.

Diketahui, saat menemui massa aksi, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura sempat naik pitam. Bahkan sejumlah rekaman video memperlihatkan kemarahan Cudi, sapaan akrab Gubrnur, sempat beredar luas di sosial media.

Sementara itu, pihak PT ANA, salah satu perusahaan yang dituding merampas lahan petani, menegaskan komitmennya untuk menjaga harmoni dengan masyarakat di seluruh areal perkebunan perusahaan.

Hal ini ditegaskan Doddy Adisatya, Community Development Officer PT ANA-anak usaha Astra Agro di Kabupaten Morowali Utara— menanggapi unjuk rasa dan penyebaran informasi yang berulang-ulang menuduh PT ANA melakukan penyerobotan atau perampasan lahan masyarakat.

“Tuduhan itu dilontarkan tanpa dasar hukum yang jelas. Kami juga sangat menyesalkan karena tuduhan-tuduhan itu tidak melihat langkah-langkah aktif dari perusahaan dalam berkoordinasi dengan perangkat hukum, instansi terkait baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten,” kata Doddy seperti dikutip dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Jumat 22 Oktober 2021.

Sejak awal beroperasi, kata Doddy, PT ANA sangat mengedepankan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada aturan dan ketentuan hukum yang diabaikan.

“Istilah “menyerobot” atau “merampas” mengesankan perusahaan semena-mena dan mengambil hak dari pemilik lahan yang sah. PT ANA sudah melakukan proses pemberian kompensasi kepada nama-nama yang dinyatakan sebagai pemilik lahan,” kata Doddy.

Penerima kompensasi, kata dia, adalah nama-nama masyarakat yang sudah dinyatakan oleh perangkat desa dan kecamatan sebagai pemilik lahan dan diperkuat surat dari pemda. Nama-nama tersebut diperoleh setelah proses verifikasi dan validasi yang dibentuk. Proses ini dilakukan dengan mencocokkan dokumen-dokumen yang diakui masyarakat sebagai dasar hukum kepemilikan lahan. Keputusan untuk melakukan verifikasi dan validasi ini diambil setelah melalui rapat dan mendengar pertimbangan lembaga-lembaga yang berwenang, baik lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Meskipun panjang dan bertahap, langkah verifikasi dan validasi menjadi tahap penting dalam proses pemberian kompensasi mengingat satu lahan diklaim oleh lebih dari dua nama yang sama-sama mengaku memiliki surat kepemilikan lahan di lokasi yang sama persis.”

Reporter: Tahmil Burhanuddin
Editor: Udin Salim

Ayo tulis komentar cerdas