Joko Pranowo. (Foto: Metrosulawesi/ Michael Simanjuntak)

Palu, Metrosulawesi.id – Perwakilan pekerja/buruh dikabarkan akan melakukan mogok kerja dalam waktu dekat. Ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) Tahun 2022.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulteng, Joko Pranowo, mengingatkan pekerja/buruh langkah mogok kerja harus didasari alasan yang jelas.

“Sekarang mogok kerjanya itu alasannya yang bagaimana? Tapi kalau mau menyampaikan aspirasi silakan saja karena kita ini negara demokrasi. Yang penting sesuai koridor,” ucap Joko kepada Metrosulawesi, baru-baru ini.

“Kalau mogok kerja itu ada substansi yang nantinya apa. Apakah sudah dilakukan pertemuan sesuai UU,” tambahnya.

Diketahui, Sulawesi Tengah telah menetapkan UMP/UMK tahun 2022 yang berlaku mulai 1 Januari mendatang. Namun nominal kenaikan UMP/UMK ditolak sejumlah perwakilan buruh karena dinilai sangat rendah untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak.

Joko menegaskan UU Ketenagakerjaan telah mengatur jika ingin melakukan mogok kerja harus ada pemberitahuan tujuh hari sebumnya. Salah satu syarat untuk mogok kerja telah melakukan perundingan dengan pihak-pihak terkait tentang substansi yang dipermasalahkan.

“Mogok kerja itu ada persayararan, salah satunya apakah sudah dilakuka perundingan? Perundingan itu deadlock atau tidak? Inikan terkait aturan pemerintah pusat (UMP/UMK). Jadinya bisa dikatakan mangkir itu nantinya,” tandas Joko.

Adapun UMP Sulteng tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp2.390.739 per bulan. Ada enam kabupaten yang harus memakai UMP yakni Sigi, Donggala, Tolitoli, Tojo Unauna (Touna), Banggai Kepulauan dan Banggai Laut (Balut).

Dari enam kabupaten yang harus memakai UMP, tiga di antaranya: Sigi, Balut, dan Touna karena belum bisa menetapkan UMK. Ini karena pertumbuhan ekonomi tiga kabupaten itu tidak lebih tinggi dari provinsi tiga tahun berturut-turut.

Sementara tiga kabupaten lainnya yang mengikuti UMP yaitu: Donggala, Tolitoli, dan Banggai Kepulauan. Tiga kabupaten ini menetapkan UMK 2022 di bawah nominal UMP Sulteng.

Kabupaten/kota yang menetapka UMK 2022 yakni: Kota Palu sebesar Rp2.848.203, Parimo Rp2.509.905, Poso Rp2.586.036, Buol Rp2.600.576, Banggai Rp2.391.955, Morowali Rp2.962.492, dan Morowali Utara (Morut) Rp3.116.828.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj

Ayo tulis komentar cerdas